Pernyataan keras Prabowo Subianto soal pemegang konsesi tambang dan perkebunan menjadi sorotan karena ia menyinggung satu hal yang dianggap tidak adil bagi negara. Menurut Prabowo, pihak yang sudah menikmati fasilitas besar dari negara seharusnya tidak membawa hasil usahanya keluar, terlebih jika modal awal dan dukungan yang digunakan juga berasal dari fasilitas publik.
Sikap itu ia sampaikan saat groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, Prabowo menyoroti pola yang menurutnya kerap terjadi: ada pihak yang menerima konsesi tambang, konsesi kebun, hingga kredit dari bank pemerintah, tetapi ketika usahanya berhasil, keuntungan justru mengalir ke luar negeri.
Fasilitas negara dianggap harus kembali ke rakyat
Prabowo menekankan bahwa negara telah memberi banyak dukungan kepada pelaku usaha. Dukungan itu, menurutnya, bukan hanya berupa lahan atau konsesi, tetapi juga pembiayaan melalui bank milik pemerintah yang bersumber dari masyarakat.
Dari sudut pandang itu, ia menilai hasil dari fasilitas negara semestinya ikut memperkuat ekonomi nasional. Jika keuntungan yang lahir dari dukungan publik tidak berputar di Indonesia, maka ada nilai yang hilang dari manfaat yang seharusnya dirasakan rakyat.
Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan dampak yang lebih luas bagi perekonomian. Dalam pandangannya, uang dan nilai tambah dari kekayaan alam seharusnya tinggal dan tumbuh di dalam negeri, bukan justru mengalir ke luar Indonesia.
Hilirisasi diposisikan sebagai kepentingan nasional
Dalam pidatonya, Prabowo menempatkan hilirisasi bukan sekadar sebagai agenda industri, melainkan bagian dari kedaulatan ekonomi. Ia melihat pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sebagai cara agar manfaat ekonominya benar-benar dinikmati bangsa sendiri.
Pandangan itu sejalan dengan arah pembangunan yang mendorong industri berbasis sumber daya alam. Melalui hilirisasi, nilai tambah diharapkan tidak berhenti pada pengambilan bahan mentah, tetapi berkembang di dalam negeri dan memberi dampak langsung bagi masyarakat Indonesia.
Dengan kerangka itu, hilirisasi menjadi alat untuk memperkuat industri nasional. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut juga diposisikan untuk menjaga agar kekayaan alam tetap menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi ekonomi domestik.
Sindiran bagi pelaku usaha yang dianggap tidak berpihak
Nada paling tegas Prabowo muncul saat ia menyinggung pihak-pihak yang dinilai memakai kecerdasan, modal, dan fasilitas negara untuk memperkaya bangsa lain. Ia menolak praktik yang menurutnya tidak sejalan dengan semangat kebangsaan dan keberpihakan pada rakyat.
“Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain,” ujar Prabowo dalam pidatonya. Ia juga menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh terus berada dalam kondisi miskin hanya karena hasil dari kekayaan nasional justru keluar dari negeri ini.
Pernyataan itu memperlihatkan penekanan pada sikap moral dalam pengelolaan sumber daya. Bagi Prabowo, dukungan negara membawa konsekuensi untuk memberi manfaat kembali kepada bangsa, bukan sekadar menghasilkan keuntungan pribadi atau kelompok.
Ia bahkan menggarisbawahi bahwa orang yang tidak membela rakyat dan bangsanya sendiri tidak layak mendapat tempat di lingkar pemerintahannya. Pesan itu terdengar sebagai batas yang tegas bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan fasilitas negara tetapi tidak menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan nasional.
Pesan untuk pelaku usaha yang menikmati dukungan publik
Pidato di Cilacap juga dapat dibaca sebagai sinyal kepada pelaku usaha yang mendapat konsesi dan kredit dari negara. Pemerintah, menurut Prabowo, tidak ingin fasilitas publik berubah menjadi keuntungan yang mengalir ke luar negeri tanpa memberi dampak sepadan bagi rakyat Indonesia.
Di titik ini, hubungan antara negara dan pelaku usaha ditempatkan dalam bingkai tanggung jawab. Ketika negara menyediakan konsesi, lahan, dan pembiayaan, maka hasilnya diharapkan ikut memperkuat kesejahteraan nasional dan tidak berhenti pada perpindahan keuntungan ke luar wilayah Indonesia.
Karena itu, Prabowo menyatukan isu konsesi tambang, perkebunan, bank pemerintah, dan hilirisasi dalam satu pesan besar. Kekayaan nasional, menurutnya, harus bekerja untuk kepentingan nasional, sehingga nilai tambah, manfaat ekonomi, dan penguatan industri tetap berputar di Indonesia.
Source: www.viva.co.id
