Prabowo menempatkan koperasi, UMKM, dan desa sebagai bagian penting dari arah ekonomi nasional yang ingin lebih merata. Dalam pandangannya, pertumbuhan tidak cukup hanya terlihat di angka makro, tetapi harus hadir dalam kehidupan masyarakat secara langsung.
Ia menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia perlu tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Bagi Prabowo, prinsip ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kepentingan rakyat harus menjadi dasar utama kebijakan nasional.
Di tengah penekanan pada pemerataan itu, pemerintah juga menyiapkan penataan ekspor sumber daya alam melalui skema satu pintu. Langkah ini diarahkan agar manfaat dari kekayaan alam Indonesia tidak terus mengalir keluar, melainkan lebih banyak tinggal di dalam negeri.
Prabowo menilai negara tidak boleh membiarkan hasil pengelolaan sumber daya alam hanya berhenti sebagai angka dalam perdagangan luar negeri. Ia ingin setiap keuntungan dari sektor ini memberi dampak yang nyata bagi masyarakat Indonesia.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam masih banyak mengalir ke luar negeri. Karena itu, kendali negara atas ekspor dipandang perlu diperkuat untuk menutup kebocoran manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional.
Arah kebijakan satu pintu itu bukan sekadar urusan administrasi perdagangan. Pemerintah ingin memperkuat kendali atas rantai nilai agar hasil pengelolaan sumber daya alam lebih terasa di Indonesia.
Selain penataan ekspor, Prabowo menekankan pentingnya investasi besar-besaran di sektor industrialisasi. Hilirisasi disebut sebagai jalan untuk menaikkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Dengan pendekatan itu, Indonesia diharapkan tidak hanya menjual bahan mentah. Pengolahan di dalam negeri dipandang sebagai langkah penting sebelum produk masuk ke pasar ekspor, sehingga nilai ekonomi yang ditangkap bisa lebih besar.
Prabowo juga menyoroti penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor. Arah kebijakan tersebut ditujukan agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional lebih besar dirasakan masyarakat dan tidak cepat keluar dari sistem ekonomi domestik.
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, ia mengaitkan seluruh kebijakan itu dengan cita-cita dasar negara. Menurut Prabowo, arah pembangunan ekonomi sudah digariskan para pendiri bangsa melalui Pasal 33 UUD 1945.
Karena itu, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Dalam kerangka tersebut, koperasi dipandang sebagai salah satu alat penting untuk membantu rakyat keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.
Prabowo juga memberi perhatian besar pada penguatan usaha kecil dan menengah. Sektor ini dinilai punya peran besar dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat di berbagai lapisan.
Desa pun disebut perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan begitu, pemerataan tidak hanya bertumpu pada kota besar, tetapi juga pada penguatan basis ekonomi di tingkat lokal.
Pada akhirnya, Prabowo menegaskan tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekspor sumber daya alam satu pintu pun ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga agar kekayaan alam benar-benar bekerja untuk kepentingan nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Source: www.viva.co.id
