Pembahasan di parlemen Jepang kini bergerak ke arah yang paling menentukan bagi masa depan monarki negeri itu. Di tengah jumlah pewaris takhta yang sangat terbatas, para pimpinan parlemen semakin dekat pada kesepakatan lintas partai untuk mengubah aturan keluarga kekaisaran.
Draf yang sedang dibahas memuat langkah yang selama ini dianggap paling mungkin menahan penyusutan anggota keluarga kekaisaran. Salah satunya memberi izin bagi anggota perempuan keluarga kekaisaran untuk tetap menyandang gelar dan status kekaisaran setelah menikah dengan warga biasa.
Dorongan untuk menjaga kesinambungan keluarga kekaisaran
Perubahan lain yang ikut masuk dalam pembahasan adalah kemungkinan keluarga kekaisaran mengadopsi laki-laki dari 11 cabang keluarga kekaisaran yang kehilangan status kekaisaran setelah Perang Dunia II. Opsi ini dipandang sebagai cara untuk menambah kembali anggota keluarga inti yang dapat menopang keberlanjutan institusi kekaisaran.
Ketua Majelis Rendah Jepang, Eisuke Mori, mengatakan rancangan itu lahir setelah partai-partai mempertimbangkan berbagai pandangan. Ia menyebut dokumen tersebut sebagai solusi terbaik setelah pembahasan yang saksama.
Masalah ini tidak terlepas dari Undang-Undang Keluarga Kekaisaran 1947. Aturan tersebut hanya memberi hak waris takhta kepada laki-laki dengan garis keturunan kaisar dari pihak ayah.
Aturan yang sama juga mewajibkan anggota perempuan keluarga kekaisaran meninggalkan status mereka jika menikah dengan warga biasa. Akibatnya, jumlah anggota keluarga kekaisaran terus menyusut dari generasi ke generasi.
Pewaris takhta yang makin sedikit
Situasi itu membuat Jepang menghadapi persoalan suksesi yang semakin sempit. Saat ini, Kaisar Naruhito yang berusia 66 tahun hanya memiliki tiga pewaris dalam garis suksesi.
Tiga nama itu adalah adiknya, Putra Mahkota Fumihito yang berusia 60 tahun, keponakannya Pangeran Hisahito yang berusia 19 tahun, dan pamannya Pangeran Hitachi yang berusia 90 tahun. Susunan ini membuat masa depan suksesi sangat bergantung pada Pangeran Hisahito sebagai satu-satunya pewaris muda dalam garis yang ada sekarang.
Kondisi tersebut membuat revisi aturan dipandang mendesak oleh banyak pihak yang terlibat dalam pembahasan. Tanpa perubahan, beban keberlanjutan keluarga kekaisaran dinilai akan semakin berat.
Masih ada ganjalan dalam draf kesepakatan
Meski draf konsensus dianggap sebagai kemajuan penting, pembahasan belum sepenuhnya menuntaskan semua pertanyaan. Sejumlah anggota Partai Demokrat Konstitusional Jepang atau CDPJ masih mempertanyakan rencana pemberian status keluarga kekaisaran kepada laki-laki dari cabang keluarga lama yang selama ini dibesarkan sebagai warga biasa.
Pertanyaan lain juga belum terjawab mengenai status suami dan anak dari anggota perempuan keluarga kekaisaran yang tetap dipertahankan statusnya. Draf itu belum menetapkan apakah mereka juga akan otomatis memperoleh status kekaisaran.
Draf konsensus tersebut akan dibahas dalam pertemuan 13 partai dan kelompok parlemen pada Senin mendatang. Jika disetujui pada pertemuan berikutnya pada Rabu, dokumen itu akan diserahkan kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebagai dasar penyusunan rancangan revisi undang-undang.
Menurut sumber yang mengetahui proses pembahasan, legislasi itu masih berpeluang disahkan sebelum masa sidang parlemen berakhir pada 17 Juli. Dengan arah pembahasan yang semakin jelas, Jepang kini berada pada titik penting untuk menentukan apakah aturan lama keluarga kekaisaran akan disesuaikan demi menjawab krisis pewaris takhta.
Source: www.viva.co.id
