Percepatan pemulihan rumah warga menjadi fokus utama setelah bencana hidrometeorologi memukul sejumlah wilayah di Sumatera. Untuk mendukung itu, pemerintah mulai menyalurkan dana stimulan tahap II sebesar Rp117,96 miliar kepada warga terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.
Bantuan tersebut diarahkan khusus untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Dengan pola ini, perbaikan hunian diharapkan bisa berjalan lebih cepat tanpa menunggu proses pemulihan yang panjang.
Penyaluran dilakukan secara hybrid dari Kantor Bupati Aceh Tamiang oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Skema hybrid dipilih agar pencairan berlangsung cepat sekaligus tetap terjaga ketepatannya kepada warga yang benar-benar berhak menerima.
Bantuan difokuskan pada rumah yang paling memungkinkan dipulihkan lebih dulu
Pemerintah menetapkan besaran bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan, setiap keluarga memperoleh Rp15 juta, sedangkan rumah dengan kerusakan sedang menerima Rp30 juta.
Skema tersebut dimaksudkan agar warga bisa segera memulai perbaikan tanpa harus menunggu terlalu lama. Pemerintah menilai rumah yang dibiarkan dalam kondisi rusak akan semakin sulit ditangani jika penanganannya tertunda.
Tito Karnavian, yang juga memimpin Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menekankan pentingnya kecepatan dalam pencairan bantuan. Ia menyebut pemerintah ingin bantuan segera diterima agar warga dapat langsung membenahi tempat tinggal mereka.
“Prinsip kita adalah ingin memberikan bantuan secepat mungkin,” ujar Tito.
Pendataan bertahap dipakai agar alur bantuan tidak tersendat
Agar proses pencairan tetap lancar, pemerintah menerapkan pendataan bertahap. Cara ini dipakai supaya bantuan tidak harus menunggu seluruh wilayah selesai diverifikasi dalam satu waktu.
Menurut pemerintah, pola tersebut membantu menjaga arus penyaluran tetap berjalan dan mengurangi risiko kerusakan bangunan yang bertambah parah akibat perbaikan yang tertunda. Dalam kondisi pascabencana, kecepatan dinilai menjadi faktor penting karena menyangkut langsung hunian dan aktivitas keluarga.
Tito juga memastikan warga yang belum tercantum pada tahap ini masih bisa mengajukan pada tahap berikutnya. Namun, setiap pengajuan tetap harus melalui verifikasi agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Ribuan keluarga menjadi penerima manfaat
Dana Rp117,96 miliar itu ditujukan untuk sekitar 4.469 kepala keluarga di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pemulihan rumah setelah bencana hidrometeorologi melanda beberapa kawasan di Sumatera.
Bagi pemerintah, rumah menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Tanpa perbaikan yang cepat, keseharian keluarga dan proses pulihnya aktivitas masyarakat bisa ikut terhambat.
Pratikno menegaskan bahwa bantuan ini memang diperuntukkan bagi rumah rusak ringan dan sedang di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera. Ia juga meminta agar dana tersebut digunakan sesuai tujuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan penerima.
“Ini adalah bantuan untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang untuk tiga provinsi,” kata Pratikno.
Total bantuan pusat sudah mencapai Rp654,87 miliar
Selain penyaluran tahap II di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah, pemerintah mencatat total bantuan pusat untuk tiga provinsi terdampak di Sumatera telah mencapai Rp654,87 miliar. Dari keseluruhan anggaran itu, penerima manfaat tercatat sebanyak 29.786 kepala keluarga.
Angka tersebut menggambarkan skala penanganan yang besar dalam masa pemulihan pascabencana. Bantuan untuk rumah menjadi salah satu instrumen utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan tempat tinggal warga.
Proses penyaluran dana ini juga diikuti Kepala BNPB Suharyanto secara virtual dari Tapanuli Tengah. Sejumlah pejabat daerah turut hadir, termasuk Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, yang menunjukkan adanya koordinasi lintas lembaga dalam mempercepat pemulihan hunian warga.
