Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Lucky Hakim memberi sinyal bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Indramayu tengah mendapat perhatian lebih luas. Masuknya nama Lucky ke lima besar bupati dengan kinerja terbaik nasional membuat Indramayu ikut menonjol di antara 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
Sorotan itu muncul dalam puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Dasar penetapannya tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-739 Tahun 2026, sehingga penghargaan tersebut lahir dari proses penilaian resmi, bukan pemberian yang dilakukan secara acak.
Penilaian yang menjadi dasar penghargaan tersebut dilakukan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau EPPD. Mekanisme itu digunakan untuk mengukur laporan kinerja daerah secara ketat dan terukur, sehingga posisi lima besar nasional menjadi capaian yang memiliki bobot administratif dan politik yang kuat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai capaian itu tidak lepas dari konsistensi Lucky dalam memimpin Indramayu. Ia juga menyebut Lucky menunjukkan kinerja terbaik di berbagai aspek pemerintahan daerah, yang kemudian mengangkat posisi Indramayu di mata pemerintah pusat.
Bagi Indramayu, pengakuan ini bukan hanya soal prestise. Di tengah persaingan antardaerah, hasil evaluasi seperti ini menjadi penanda bahwa kerja birokrasi dan pelayanan yang dijalankan daerah tersebut benar-benar mendapat perhatian serius.
Lucky sendiri menempatkan penghargaan itu sebagai buah kerja bersama, bukan pencapaian pribadi. Ia menyebut perangkat daerah, Forkopimda, DPRD, dan masyarakat sebagai pihak yang ikut memberikan kontribusi besar terhadap hasil yang diraih pemerintah kabupaten.
“Apa yang dicapai ini bukan capaian pribadi. Ini kerja keras seluruh perangkat daerah, Forkopimda, teman-teman DPRD, dan tentunya dukungan penuh masyarakat Indramayu,” ujar Lucky.
Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa kepemimpinannya bertumpu pada kolaborasi. Dalam praktik pemerintahan daerah, capaian seperti ini memang biasanya lahir dari koordinasi antarlembaga, dukungan politik lokal, serta respons masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.
Sebagai politikus Partai NasDem, Lucky menegaskan bahwa penghargaan dari pemerintah pusat tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah merasa puas lebih dulu. Ia ingin apresiasi tersebut menjadi standar baru bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk terus bergerak memperbaiki layanan.
Fokus yang ia dorong tetap berada pada pelayanan publik. Lucky juga menyoroti pentingnya transparansi dan memastikan program pemerintah benar-benar memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kami akan terus meningkatkan pelayanan, transparansi, dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Arah ini memperlihatkan bahwa penghargaan nasional diposisikan sebagai dorongan untuk memperkuat tata kelola, bukan sebagai tanda bahwa pekerjaan sudah selesai. Dengan demikian, sorotan dari Kemendagri justru menambah beban positif bagi pemerintah kabupaten untuk menjaga mutu layanan.
Sorotan terhadap capaian itu juga membuat perjalanan kepemimpinan Lucky Hakim di Indramayu kembali menjadi perhatian publik. Ia resmi dilantik sebagai Bupati Indramayu pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.
Sebelumnya, Lucky pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu sejak 26 Februari 2021 sampai mengundurkan diri pada Februari 2023. Latar belakang itu membuat keberhasilannya masuk lima besar nasional ikut dibaca sebagai bagian awal dari babak baru kepemimpinannya di daerah tersebut.
Dengan pengakuan dari Kemendagri, Indramayu kini berada dalam posisi yang lebih disorot dibanding banyak daerah lain. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar peningkatan pelayanan publik, transparansi, dan kinerja birokrasi tetap terasa nyata di tingkat warga.
Source: www.medcom.id
