Di tengah pembahasan bantuan sosial, perhatian Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul justru tertuju pada satu persoalan mendasar: masih ada warga miskin yang tidak tercatat dan akhirnya tidak tersentuh kebijakan negara. Kelompok ini disebutnya sebagai the invisible people, yakni warga yang keberadaannya seolah tidak masuk dalam jangkauan layanan pemerintah.
Masalah itu, menurut Gus Ipul, berawal dari pendataan yang belum sepenuhnya menjangkau warga rentan, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Ia bahkan mencontohkan seorang anak di Jakarta yang belum pernah bersekolah meski hidup di pusat pemerintahan.
Data jadi penentu arah bantuan
Dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah dan anggota DPRD di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Gus Ipul menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat kerja pendataan agar kelompok rentan tidak terlewat dari intervensi pemerintah.
Menurut Gus Ipul, banyak warga miskin tidak tampak karena mereka tidak menyampaikan kebutuhan secara langsung. Karena itu, data yang akurat menjadi syarat utama agar bantuan benar-benar mengarah kepada orang yang paling membutuhkan.
Ia juga menempatkan operator data di tingkat desa sebagai ujung tombak akurasi bantuan sosial. Bagi Gus Ipul, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada input data dari para operator desa.
Penonaktifan PBI-JK bukan pengurangan kuota
Di tengah forum yang sama, Gus Ipul ikut menjelaskan isu penonaktifan kepesertaan PBI-JK yang sempat menjadi perhatian. Ia menegaskan bahwa kebijakan itu bukan pemotongan kuota bantuan, melainkan pengalihan kepesertaan kepada warga lain yang lebih mendesak di wilayah yang sama.
Dengan mekanisme tersebut, warga yang dinonaktifkan digantikan oleh warga baru yang lebih membutuhkan. Gus Ipul menilai cara itu membuat bantuan tetap bergerak ke kelompok yang paling layak menerima.
Sekolah Rakyat ikut dibahas
Audiensi itu juga menyinggung pengembangan Sekolah Rakyat, program prioritas Kementerian Sosial. Sejumlah daerah seperti Jombang dan Batang disebut sudah menunjukkan progres pembangunan yang signifikan.
Dari daerah lain, Solok hingga Kepulauan Aru menyampaikan kesiapan lahan dan dokumen teknis. Kemensos menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat naik dari 15 ribu saat ini menjadi 46 ribu pada 2026.
Target tersebut kemudian diproyeksikan terus meningkat hingga lebih dari 400 ribu siswa pada 2029. Gus Ipul menyebut Presiden menginginkan satu kabupaten atau kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat.
Ia juga menambahkan bahwa setiap provinsi sekurang-kurangnya memiliki dua gedung permanen. Akses masuk ke sekolah itu, kata Gus Ipul, harus murni berdasarkan penjangkauan petugas terhadap anak-anak yang tercatat di DTSEN.
Daerah minta perhatian lebih besar
Dari sisi daerah, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati menyoroti beratnya beban masyarakat akibat perubahan iklim dan kemiskinan ekstrem. Ia meminta negara hadir lebih kuat dan lebih adil, terutama untuk wilayah kepulauan.
Kristien juga mengangkat persoalan pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang kerap terkendala biaya. Ia berharap pemerintah bisa memfasilitasi kepulangan hingga ke kampung halaman secara bermartabat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih mempertanyakan mekanisme reaktivasi setelah penonaktifan ribuan peserta PBI-JK di wilayahnya. Ia meminta pengawasan ketat agar kesalahan data tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa data, bantuan sosial, dan layanan dasar masih menjadi pekerjaan besar di banyak daerah. Pemerintah pusat kini menekan peran daerah agar pemutakhiran data berjalan lebih presisi, supaya warga miskin yang selama ini tak terlihat bisa benar-benar masuk dalam jangkauan kebijakan.
-
-
-
-
