Di tengah perdebatan soal masa depan pemindahan ibu kota, Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan pembangunan Nusantara tetap berjalan. Penegasan ini muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia.
Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menolak anggapan bahwa proyek IKN terhenti atau mangkrak. Ia menyebut pembangunan di lapangan masih bergerak dan tidak menunjukkan tanda stagnasi.
Menurut Troy, pembangunan IKN berjalan lewat tiga skema pembiayaan, yaitu APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta. Dengan pola itu, proses pengembangan Nusantara disebut tetap punya jalur pendanaan yang aktif.
Arah pengembangan tidak berhenti di pusat pemerintahan
OIKN juga menempatkan IKN sebagai kawasan yang lebih luas daripada sekadar pusat pemerintahan. Nusantara dirancang menjadi pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan wilayah-wilayah sekitar di Kalimantan Timur.
Dalam pemaparannya di agenda Pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers Kalimantan Timur Periode 2025-2029 dan Dialog Media Strategis di Grand Tjokro Balikpapan, Troy menjelaskan konsep Superhub Ekonomi Nusantara. Konsep itu diarahkan untuk menghubungkan klaster-klaster strategis agar muncul pertumbuhan baru yang inovatif.
Target akhirnya tetap sama, yakni menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Karena itu, pembangunan IKN tidak dibaca sebagai proyek yang berdiri sendiri, melainkan sebagai penggerak kawasan.
Fokus melebar ke sembilan wilayah perencanaan
Pengembangan Nusantara kini tidak berhenti pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Arah itu meluas ke sembilan wilayah perencanaan yang mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, serta industri pangan.
Skema tersebut membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan wilayah lain di Kalimantan Timur. Dengan pendekatan itu, IKN diposisikan sebagai simpul yang mendorong aktivitas lintas kawasan.
Sejumlah fasilitas di kawasan Nusantara juga disebut sudah berjalan. Fasilitas itu meliputi akses jalan, layanan kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, dan penataan kawasan Sepaku.
Di saat yang sama, Otorita IKN ikut menaruh perhatian pada aspek sosial dan budaya, termasuk UMKM, pengelolaan lingkungan, serta layanan pendukung bagi masyarakat. Arah ini memperlihatkan bahwa pembangunan fisik dan penguatan ekosistem sosial berjalan bersamaan.
Putusan MK dan jalur hukum perpindahan ibu kota
Troy juga menanggapi putusan MK terbaru yang berkaitan dengan Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Ia menegaskan keputusan itu tidak membatalkan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara.
Menurut dia, putusan tersebut justru memperkuat koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Penetapan resmi perpindahan ibu kota tetap berada di tangan Keputusan Presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia.
Dalam forum itu, Troy menekankan pentingnya media menyampaikan perkembangan IKN secara utuh dan jernih. Ia menilai informasi publik harus disampaikan berdasarkan fakta agar masyarakat memperoleh gambaran yang benar tentang kondisi proyek tersebut.
Ia juga kembali menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan pembangunan IKN terus berproses. Di tengah sorotan atas putusan MK, OIKN tetap menjaga arah pembangunan Nusantara agar berjalan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan.
Source: www.cnbcindonesia.com-
-
-
-
