PDIP Anggap Jabatan Baru Jokowi Di PSI Tak Cukup Mengerek Suara Partai, Ini Alasannya

Isu soal posisi Joko Widodo di PSI langsung memunculkan dua tafsir yang berseberangan. Di satu sisi, PSI menyiapkan pengumuman resmi soal peran baru itu, sementara PDIP justru membaca langkah tersebut sebagai sesuatu yang tidak otomatis mengubah peta elektoral.

Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus menyebut kabar penetapan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina partainya memang sudah ada. Menurut dia, pengumuman resmi tinggal menunggu waktu dan keputusan Ketua Umum Kaesang Pangarep.

Bestari juga menegaskan bahwa posisi Jokowi di PSI sebenarnya bukan hal baru. Ia menyebut arah dukungan Jokowi sudah terlihat sejak kongres di Solo pada Juli 2025, ketika Jokowi menyatakan dukungan kepada PSI dalam forum tersebut.

Namun, respons PDIP datang dengan nada meremehkan. Juru Bicara PDIP Guntur Romli menilai posisi baru Jokowi itu tidak akan otomatis membuat PSI lebih kuat secara politik.

Guntur mengaitkan penilaiannya dengan rekam jejak Jokowi saat masih menjabat presiden. Menurut dia, pada masa itu saja Jokowi tidak mampu membawa PSI lolos ke parlemen, sehingga pengaruhnya sekarang dianggap tidak akan lebih besar.

Dari sudut pandang Guntur, logika politik yang paling sederhana justru menunjukkan keterbatasan efek Jokowi terhadap elektabilitas PSI. Ia melihat fakta bahwa PSI belum masuk parlemen ketika Jokowi masih presiden sebagai alasan utama mengapa situasinya kini tidak banyak berubah.

Guntur juga menyinggung implikasi lain dari kabar tersebut terhadap identitas PSI. Jika penetapan itu benar terjadi, ia menyebut PSI seolah telah dilego oleh Jeffrie Geovanie yang sebelumnya memegang posisi Ketua Dewan Pembina.

Pernyataan itu kemudian ia kaitkan dengan konsep PSI sebagai partai terbuka atau partai Tbk. Menurutnya, klaim tersebut terasa makin relevan karena siapa pun, dalam pandangannya, bisa masuk ke PSI.

Perbedaan sikap antara PDIP dan PSI memperlihatkan cara baca yang bertolak belakang terhadap isu yang sama. PSI memandang peran Jokowi sebagai kelanjutan dari dukungan yang sudah mereka tunjukkan, sedangkan PDIP menilainya dari ukuran daya dorong elektoral yang dianggap terbatas.

Di tengah kabar penetapan itu, sorotan juga mengarah pada pertanyaan apakah jabatan baru benar-benar bisa mengubah nasib PSI di pemilu. Bagi PDIP, jawaban atas pertanyaan itu belum tampak meyakinkan, meski PSI sendiri menunggu momen resmi dari keputusan internal partainya.