Puskesmas kini berada di posisi yang semakin sulit ketika krisis iklim memicu cuaca ekstrem dan gangguan kesehatan di banyak tempat. Layanan paling dekat dengan masyarakat itu diminta bergerak cepat, padahal perangkat operasional untuk menghadapi pola penyakit yang berubah belum sepenuhnya siap.
Dampaknya tidak ringan karena perubahan iklim dikaitkan dengan malnutrisi, diare, malaria, tekanan panas, stres, hingga kematian. World Health Organization juga memperkirakan ada sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun pada periode 2030 hingga 2050 akibat situasi tersebut.
Di tingkat layanan primer, tantangan paling terasa adalah saat masyarakat datang membawa keluhan yang dipicu kondisi lingkungan yang memburuk. Puskesmas menjadi pintu pertama yang harus merespons, sehingga kesiapan sistem di level ini menentukan cepat atau lambatnya penanganan.
Isu itu ikut dibahas dalam sesi “Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Kesehatan” pada KONEKSI KIE Jakarta Summit 2026. Forum tersebut memaparkan hasil riset kolaboratif Universitas Udayana dan Australian National University.
Peneliti utama dari ANU, I Nyoman Sutarsa, menilai tenaga kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah memahami bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata. Namun, respons di lapangan masih banyak berhenti pada tindakan pencegahan, belum bergerak jauh ke penyesuaian layanan yang lebih menyeluruh.
Ia menggambarkan adanya keinginan untuk beradaptasi, tetapi langkah yang berjalan masih bersifat preventif. Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran saja belum cukup ketika risiko kesehatan terus berubah mengikuti kondisi iklim.
Panduan operasional masih menjadi celah utama
Persoalan yang paling menonjol terletak pada belum tegasnya panduan operasional di tingkat dinas kesehatan maupun fasilitas layanan primer. Akibatnya, respons terhadap dampak kesehatan dari perubahan iklim belum seragam dan belum benar-benar terarah.
Dalam praktiknya, puskesmas dan layanan dasar lain belum memiliki perangkat kerja yang memadai untuk membaca, merespons, dan menyesuaikan layanan dengan risiko baru. Kondisi ini menjadi semakin penting saat cuaca ekstrem atau lonjakan penyakit tertentu terjadi secara bersamaan.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan sektor kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan kepedulian tenaga medis. Sistem di tingkat layanan dasar juga perlu memberi arahan yang lebih jelas agar adaptasi bisa berjalan konsisten.
Program yang sudah ada bisa diperkuat
Peneliti lain, Anak Agung Sagung Sawitri, menilai pemerintah tidak harus membangun program baru dari nol untuk menghadapi ancaman kesehatan akibat krisis iklim. Ia mendorong pendekatan climate lens atau perspektif iklim dimasukkan ke dalam sistem kesehatan yang sudah berjalan.
Pendekatan itu memungkinkan data lingkungan dan data penyakit diintegrasikan secara lebih menyeluruh. Dengan cara itu, layanan kesehatan dapat lebih cepat membaca pola risiko yang muncul akibat perubahan lingkungan.
Sawitri menilai penyempurnaan program yang telah ada dapat membuat implementasi lebih cepat dan lebih efektif. Langkah ini juga dinilai tidak memerlukan persiapan sebesar membangun sistem baru sejak awal.
Kelompok rentan perlu SOP yang lebih peka
Selain integrasi data, prosedur layanan kesehatan juga perlu disesuaikan agar lebih responsif. Sawitri menekankan bahwa Standar Operasional Prosedur di layanan kesehatan primer harus lebih sensitif terhadap kelompok masyarakat yang paling terdampak perubahan iklim.
Kelompok pesisir, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lain disebut memerlukan pendekatan yang lebih adaptif. Mereka lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan saat cuaca ekstrem dan perubahan lingkungan makin sering terjadi.
Karena itu, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, pembaruan prosedur, dan penggunaan data yang lebih terintegrasi menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan. Tanpa tiga hal itu, puskesmas akan terus berada di garis depan tanpa dukungan sistem yang cukup untuk menghadapi ledakan penyakit di era krisis iklim.
Source: www.suara.com-
-
-
-
