Efisiensi anggaran disebut Bima Arya Sugiarto sebagai salah satu cara paling penting untuk menggerakkan ekonomi daerah, tetapi langkah itu menurutnya tidak bisa berdiri sendiri. Wakil Menteri Dalam Negeri tersebut menekankan bahwa hasil pembangunan baru akan terasa jika pengelolaan belanja, penguatan Pendapatan Asli Daerah, dan pengawalan program prioritas berjalan dalam satu arah.
Pesan itu ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Dalam forum itu, Bima mengingatkan bahwa ukuran kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan oleh kualitas pemanfaatannya.
Belanja yang cermat dianggap lebih berdampak
Bima mendorong kepala daerah agar semakin teliti dalam mengelola belanja. Ia menilai efisiensi bukanlah upaya memangkas pengeluaran semata, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi dampak yang jelas bagi masyarakat.
Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu berhati-hati agar tidak terlalu bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menekankan perlunya inovasi Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan yang lebih kreatif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Dalam penjelasannya, Bima menyebut bahwa efisiensi anggaran akan lebih kuat manfaatnya jika dikawal bersama dengan penguatan PAD dan pelaksanaan program strategis. “Kalau dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah,” ujarnya.
Jawa Tengah dinilai punya ruang fiskal yang baik
Di tengah dorongan agar daerah lebih mandiri, Bima menyoroti posisi Jawa Tengah yang dinilai memiliki kapasitas fiskal kuat. Ia menyebut struktur pendapatan daerah di provinsi itu menunjukkan PAD mencapai 66,07 persen, sedangkan transfer dari pemerintah pusat berada di angka 33,83 persen.
Komposisi tersebut, menurut Bima, memperlihatkan ruang fiskal yang cukup baik untuk mendukung pembangunan. Meski begitu, ruang yang besar itu tetap membutuhkan disiplin agar tidak berubah menjadi kelengahan dalam pengelolaan anggaran.
Bagi Bima, kondisi Jawa Tengah bisa menjadi contoh bahwa kekuatan fiskal daerah harus dibarengi dengan tata kelola yang akuntabel. Tanpa itu, ruang yang tersedia tidak otomatis berubah menjadi hasil pembangunan yang terasa luas di masyarakat.
Daerah lain masih bergantung pada pusat
Bima juga menyinggung kenyataan bahwa tidak semua daerah memiliki kondisi fiskal sebaik Jawa Tengah. Masih ada wilayah yang tingkat kemandiriannya rendah dan sangat bergantung pada transfer dari pusat.
Situasi tersebut membuat penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi kebutuhan yang terus mendesak. Ia menilai pembangunan ekonomi daerah akan lebih kokoh bila pemerintah daerah mampu memperbesar sumber pendapatan sendiri dan memakai belanja secara lebih rasional.
Pada saat yang sama, Bima mengingatkan bahwa setiap penyusunan anggaran perlu dilakukan dengan hati-hati. Di era keterbukaan informasi, kebijakan publik mudah mendapat sorotan, sehingga pemerintah daerah harus memastikan belanja yang dirancang tetap masuk akal dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai menganggarkan sesuatu yang tidak masuk akal,” tegasnya.
Sinergi pusat dan daerah jadi penentu program prioritas
Selain efisiensi, Bima menempatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai unsur penting lain dalam mendorong pertumbuhan. Ia menilai kerja sama yang solid akan memudahkan pelaksanaan program pembangunan, terutama program yang memerlukan koordinasi lintas level pemerintahan.
Menurut dia, sinergi bukan hal yang mudah dibangun dalam praktik. Namun, kerja bersama tetap dibutuhkan agar program prioritas nasional benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi daerah dan tidak berhenti pada urusan administrasi.
Ia juga menekankan pentingnya pengawalan program prioritas sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi. Jika dijalankan dengan koordinasi yang baik, program tersebut dapat menjadi pengungkit pertumbuhan yang lebih luas dan lebih merata.
Pembiayaan inovatif ikut dibuka untuk daerah
Pemerintah, kata Bima, juga mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif untuk mendukung pembangunan daerah. Arah itu mencakup pengelolaan fiskal yang prudent, efisiensi dan efektivitas belanja, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan sinergi dan inovasi pembiayaan.
Ia menilai langkah-langkah itu bisa memperluas ruang gerak daerah dalam menjalankan program prioritas. Dengan begitu, daerah tidak hanya mengandalkan dana transfer, tetapi memiliki lebih banyak instrumen untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Bima menutup penjelasannya dengan optimisme bahwa birokrasi dan para pemimpin daerah dapat menjadikan program prioritas sebagai motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pandangannya, daerah akan lebih maju jika efisiensi anggaran, inovasi PAD, dan sinergi pusat-daerah dijalankan secara konsisten dalam arah kebijakan yang sama.
Source: www.suara.com
