Tekanan biaya masih menjadi masalah utama bagi operator angkutan umum, dan Organda menilai pemerintah perlu lebih dulu menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bagi layanan publik. Dalam pandangan organisasi ini, kepastian pasokan BBM jauh lebih mendesak ketimbang dorongan elektrifikasi yang masih membutuhkan kesiapan lebih luas di lapangan.
Ketua Angkutan Pariwisata DPP Organda, Anthony Steven Hambali, menekankan bahwa bus dan moda angkutan darat lain sangat bergantung pada suplai energi yang stabil. Jika pasokan terganggu sedikit saja, jadwal layanan bisa ikut kacau dan kepercayaan penumpang berisiko turun.
BBM dianggap fondasi operasional
Organda melihat kepastian BBM sebagai dasar agar angkutan umum bisa tetap berjalan normal. Selama energi utama untuk kendaraan publik belum aman, operator dinilai akan kesulitan menjaga ritme layanan secara konsisten.
Anthony menyebut pemerintah perlu memberi prioritas pada kebutuhan energi dasar sebelum mendorong perubahan teknologi yang lebih besar. Menurut dia, sektor angkutan darat saat ini lebih membutuhkan kepastian usaha agar layanan publik tidak terus berada dalam tekanan.
Subsidi dinilai lebih tepat jika langsung ke operator
Selain pasokan, Organda juga mendorong skema subsidi BBM yang langsung diterima operator angkutan. Cara ini dianggap lebih tepat sasaran karena bantuan bisa langsung membantu biaya operasional pelaku usaha yang setiap hari menjalankan layanan.
Dorongan tersebut muncul ketika biaya operasional terus naik dan menekan kesehatan usaha angkutan. Anthony menjelaskan bahwa beban tidak hanya datang dari BBM, tetapi juga dari komponen lain seperti oli dan ban yang ikut terdorong inflasi.
“Sebenarnya, kami malah mendorong ada penyesuaian harga BBM,” kata Anthony Steven Hambali.
Ia juga mengingatkan bahwa tarif bus terakhir naik pada 2023. Setelah itu, penyesuaian lanjutan belum bisa dilakukan meski beban operasional terus bergerak naik.
Operator masih menahan tarif di tengah persaingan
Di sisi lain, pengusaha bus Antar Kota Antar Provinsi atau AKAP masih belum leluasa menaikkan harga tiket. Persaingan antarmoda yang ketat membuat operator harus berhati-hati agar tidak kehilangan penumpang.
Kondisi ini membuat kenaikan biaya tidak bisa langsung diteruskan ke tarif. Banyak operator memilih menyerap beban tambahan supaya layanan tetap kompetitif dan kepercayaan pengguna tidak turun.
Situasi tersebut menempatkan pelaku usaha angkutan umum dalam posisi yang serba sulit. Biaya produksi dan perawatan bertambah, tetapi harga layanan belum mudah disesuaikan karena pasar sangat sensitif terhadap perubahan tarif.
Stimulus lain juga diminta
Organda tidak berhenti pada isu BBM dan tarif. Organisasi ini juga meminta pemerintah menyiapkan stimulus tambahan agar beban operator angkutan publik tidak semakin berat.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah subsidi tarif tol bagi kendaraan angkutan umum. Selain itu, Organda mendorong adanya kemudahan dan keringanan biaya impor suku cadang bus.
Usulan tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan perawatan rutin yang terus membesar. Jika biaya perawatan dan komponen pendukung bisa ditekan, kesehatan keuangan perusahaan angkutan dinilai lebih terjaga.
Elektrifikasi tetap didukung, tetapi harus bertahap
Di tengah dorongan agar BBM tetap diprioritaskan, Organda tidak menolak arah elektrifikasi transportasi publik. Namun, organisasi ini menilai penerapan teknologi tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
Menurut Organda, transisi energi perlu disesuaikan dengan kesiapan ekosistem dan kemampuan finansial operator. Perubahan teknologi tetap penting, tetapi tidak boleh menambah tekanan ekonomi bagi pelaku usaha yang masih berjuang mempertahankan layanan harian.
Karena itu, Organda meminta pemerintah memberi ruang adaptasi yang cukup. Selama proses itu berjalan, kepastian BBM tetap dipandang sebagai penopang utama agar angkutan umum tetap bertahan dan tetap menarik bagi penumpang.
