Dorongan agar pemerintah Indonesia bergerak cepat menguat setelah sembilan warga negara Indonesia ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza. Peristiwa itu membuat jalur diplomasi menjadi sorotan karena para WNI tersebut masih berada dalam kondisi penahanan bersama ratusan peserta lain dari berbagai negara.
Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI meminta Presiden Prabowo Subianto segera menugaskan kementerian terkait serta jaringan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mempercepat upaya pembebasan. Seruan itu disampaikan karena para relawan dan jurnalis Indonesia ikut dalam rombongan Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Pencegatan terjadi di perairan internasional
Menurut GPCI, kapal-kapal misi dihentikan pasukan Israel pada Senin siang saat masih berada di jalur pelayaran menuju Gaza. Organisasi itu menyebut aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB ketika armada masih melintasi perairan internasional.
Di dalam rombongan itu terdapat sembilan WNI yang terdiri dari lima aktivis kemanusiaan dan empat jurnalis. Mereka berada di kapal yang membawa bantuan sebelum armada dicegat oleh militer Israel.
Desakan agar negara hadir
Perwakilan GPCI, Ahmad Juwaini, menyampaikan permintaan tersebut saat bertemu Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ia meminta pesan itu diteruskan kepada Presiden Prabowo agar pemerintah segera menggerakkan kementerian dan perwakilan diplomatik Indonesia.
“Pesan ini bisa disampaikan kepada Pak Presiden Prabowo. Sampaikan pesan ini untuk ikut memerintahkan atau menugaskan badan-badan kementerian di bawah pemerintah, juga termasuk kedutaan-kedutaan besar Indonesia dan konsulat jenderal di luar negeri,” kata Juwaini. Ia menekankan bahwa jalur diplomasi harus diaktifkan tanpa menunggu terlalu lama.
GPCI menilai penahanan yang berlarut-larut dapat memperburuk kondisi para WNI yang ikut dalam misi tersebut. Menurut mereka, keselamatan warga negara harus menjadi perhatian utama karena situasi di lapangan tidak aman.
Ratusan peserta lain juga masih ditahan
Penahanan itu tidak hanya menyangkut sembilan WNI. GPCI menyebut sekitar 40 kapal ikut ditahan dalam operasi tersebut, sementara 332 aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari berbagai negara masih berstatus ditahan.
“332 aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari berbagai negara itu diculik saat ini statusnya,” ujar Juwaini. Ia juga menegaskan bahwa waktu menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya pembebasan para peserta misi.
Menurut GPCI, semakin lama para delegasi berada dalam penahanan, semakin besar risiko yang mereka hadapi. Karena itu, organisasi tersebut menilai percepatan langkah diplomatik menjadi kebutuhan mendesak.
Dukungan dari pimpinan parlemen
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan dukungan terhadap desakan agar pemerintah bertindak cepat. Ia menilai negara harus hadir untuk melindungi warganya di luar negeri dan menegakkan kedaulatan Indonesia sesuai konstitusi.
“Tentu saja kami mendorong agar pemerintah berlaku yang secepat mungkin untuk menegakkan kedaulatan Indonesia sesuai dengan konstitusi,” kata Hidayat. Ia juga mengecam penangkapan itu karena terjadi di perairan internasional.
Menurut Hidayat, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional yang seharusnya dihormati semua pihak. “Tentu saja ini adalah sebuah pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional dan apalagi penculikan itu terjadi di perairan internasional,” ujarnya.
Situasi ini membuat perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah Indonesia berikutnya. Tekanan dari GPCI dan dukungan dari pimpinan parlemen kini menempatkan upaya diplomatik sebagai jalan utama untuk menentukan nasib sembilan WNI yang ikut dalam misi Global Sumud Flotilla.
Source: www.suara.com
