Pernyataan Friedrich Merz kembali menyorot jalur Ukraina menuju Uni Eropa yang ternyata masih panjang, sekaligus tidak lepas dari kemungkinan kompromi wilayah dalam upaya mengakhiri perang. Di hadapan para siswa di Carolus-Magnus-Gymnasium, Marsberg, North Rhine-Westphalia, Kanselir Jerman itu memberi gambaran bahwa perdamaian dengan Rusia bisa datang bersama konsekuensi yang berat bagi Kiev.
Merz menyampaikan bahwa pada akhirnya Ukraina akan berhadapan dengan gencatan senjata dan, semoga, sebuah perjanjian damai. Dalam pandangannya, ada kemungkinan bahwa “satu bagian dari wilayah Ukraina tidak lagi menjadi Ukraina” ketika kesepakatan politik dicapai.
Garis besar pernyataan itu langsung memicu perhatian karena Merz tidak hanya berbicara tentang perang, tetapi juga tentang biaya politik yang mungkin harus dibayar Ukraina. Isu wilayah, menurut dia, tidak bisa dipisahkan dari masa depan hubungan Ukraina dengan Eropa.
Tantangan politik di balik jalan damai
Merz mengaitkan kemungkinan kompromi teritorial itu dengan kebutuhan Presiden Volodymyr Zelenskiy membangun dukungan di dalam negeri. Ia menilai, bila Zelenskiy harus menjelaskan langkah tersebut kepada rakyatnya dan mencari mayoritas, termasuk melalui referendum, maka keputusan itu perlu dipahami sebagai bagian dari jalan menuju Eropa.
Dengan cara itu, Merz menempatkan dua hal dalam satu bingkai yang sama: penghentian perang dan arah politik jangka panjang Ukraina. Dari sudut pandangnya, perdamaian tidak hanya soal berhentinya tembakan, melainkan juga soal bagaimana Kiev menjaga dukungan internasional sambil menegosiasikan masa depannya.
Keanggotaan Uni Eropa belum bisa dikejar cepat
Di sisi lain, Merz menolak anggapan bahwa Ukraina dapat segera menjadi anggota Uni Eropa. Ia menilai perang yang masih berlangsung membuat aksesi tidak mungkin berjalan cepat, apalagi Ukraina tetap harus memenuhi syarat yang sama seperti kandidat lain.
Ia menekankan bahwa prinsip seperti supremasi hukum dan pemberantasan korupsi tidak bisa dikesampingkan. Bagi Merz, keanggotaan penuh harus bergantung pada kesiapan institusi dan politik, bukan semata pada solidaritas terhadap Ukraina.
Pandangan itu juga membuat target yang pernah dibayangkan Zelenskiy, yakni masuk Uni Eropa pada 1 Januari 2027, dinilai tidak realistis. Bahkan, menurut Merz, 1 Januari 2028 pun belum bisa dianggap mungkin.
Hambatan dari dalam blok Eropa
Saat ini Ukraina memang sudah berstatus kandidat resmi Uni Eropa. Namun status itu belum berarti jalan masuk ke keanggotaan penuh akan terbuka dalam waktu dekat, karena prosesnya masih dipengaruhi banyak hambatan politik di dalam blok.
Salah satu pengganjal sebelumnya datang dari Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Kekalahan Orban dalam pemilu awal bulan ini sempat memunculkan harapan bahwa tahap pembicaraan berikutnya bisa bergerak lebih lancar, meski persoalan di dalam Uni Eropa belum sepenuhnya hilang.
Situasi tersebut membuat Merz melihat perlunya pendekatan bertahap. Bagi dia, Ukraina perlu tetap dekat dengan lembaga-lembaga Eropa tanpa harus menunggu seluruh proses aksesi selesai.
Opsi pengamat sebagai jalan tengah
Sebagai solusi sementara, Merz mengusulkan agar Ukraina diberi peran pengamat di lembaga-lembaga Uni Eropa. Ia mengatakan gagasan itu mendapat penerimaan luas dari para pemimpin Eropa dalam pertemuan puncak pekan lalu di Siprus, yang juga dihadiri Zelenskiy.
Usulan itu diposisikan sebagai jalan tengah. Ukraina tetap bisa menjaga kedekatan politik dengan Uni Eropa, sementara aturan formal keanggotaan masih dijalankan sebagaimana mestinya.
Langkah lain yang memperlihatkan dukungan Eropa adalah persetujuan Uni Eropa atas pinjaman 90 miliar euro untuk Ukraina. Pinjaman itu disebut dapat menutup sebagian besar kebutuhan negara tersebut hingga 2027.
Meski begitu, perdebatan di dalam Uni Eropa belum mereda soal seberapa cepat pembicaraan aksesi seharusnya dilanjutkan. Karena itu, pernyataan Merz menempatkan Ukraina pada persimpangan antara perang, kompromi damai, dan tuntutan reformasi dalam negeri yang masih berat.
-
-
-
-
