Sorotan baru terhadap proyek Ibu Kota Nusantara kembali mengarah pada persoalan ambisi politik dan arah kebijakan negara. Aktivis senior kebangsaan Dokter Zulkifli S Ekomei menilai proyek itu tidak sekadar soal pembangunan, tetapi juga mencerminkan dorongan yang menurutnya berlebihan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Zulkifli melontarkan tudingan keras dengan menyebut Jokowi mengalami megalomania dan waham kebesaran. Ia mengaitkan penilaiannya itu dengan pola keputusan yang, menurut dia, kerap berubah di tengah jalan dan tidak cukup dihitung secara matang.
Kritik terhadap arah kepemimpinan
Zulkifli menyatakan bahwa pola kepemimpinan Jokowi memperlihatkan gejala yang ia sebut sebagai tanda klinis. Ia juga menilai ada keputusan-keputusan yang tidak konsisten, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan agenda kenegaraan di IKN dan sempat menimbulkan polemik.
Ia bahkan mengatakan bahwa langkah-langkah itu lebih tampak sebagai ambisi pribadi. Dalam pernyataannya, ia menyebut dirinya melihat sosok Jokowi sebagai pihak yang mengalami gangguan kejiwaan, lalu menegaskan bahwa yang ia maksud adalah megalomania.
IKN dinilai bukan warisan positif
Saat berbicara mengenai IKN sebagai warisan politik Jokowi, Zulkifli tidak melihat proyek tersebut sebagai legasi yang membawa manfaat. Ia justru menyebut ada banyak kerusakan yang menurutnya sudah merusak institusi negara dan meninggalkan masalah baru.
Menurut dia, jika sebuah kebijakan berbau aroma korupsi, maka hal itu tidak layak disebut legasi. Dari sudut pandangnya, IKN lebih dekat dengan sumber persoalan ketimbang simbol keberhasilan pembangunan.
Zulkifli juga mempertanyakan apakah sistem ketatanegaraan saat ini masih memiliki mekanisme koreksi yang cukup kuat terhadap presiden. Ia menyinggung hilangnya Dewan Pertimbangan Agung dari desain konstitusi lama sebagai salah satu sebab kepala negara bisa bergerak tanpa pengawasan yang efektif.
Prabowo, kepres, dan beban politik pemindahan ibu kota
Selain mengkritik arah IKN, Zulkifli turut menyoroti kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke IKN pada Januari lalu. Ia menilai langkah itu terlalu besar jika dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada pendahulunya, apalagi berbagai persoalan di proyek tersebut belum tuntas.
Ketika ditanya soal kemungkinan terbitnya Keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota ke IKN, Zulkifli memberi jawaban tegas. Ia menilai keputusan seperti itu tidak akan keluar bila Presiden masih berpikir waras, karena beban politik, risiko, dan mudaratnya dianggap lebih besar daripada manfaatnya.
Dalam pandangannya, pemerintah semestinya memusatkan perhatian pada urusan yang lebih mendesak. Ia menilai pemindahan ibu kota belum layak diputuskan selama masih banyak masalah lain yang menuntut penyelesaian segera.
Dorongan audit dan kekhawatiran atas memori Jakarta
Di luar kritik politik, Zulkifli juga mendorong audit terhadap dugaan korupsi dalam proyek IKN. Ia mengatakan lembaga seperti BPK bisa dilibatkan untuk memeriksa penggunaan anggaran dan kemungkinan penyimpangan yang terjadi.
Ia menegaskan bahwa dalam sistem presidensial, presiden tetap memegang tanggung jawab utama atas kebijakan yang dijalankan pemerintah. Karena itu, menurut dia, pertanggungjawaban atas proyek besar seperti IKN tidak bisa dilepaskan dari posisi kepala negara.
Zulkifli juga mengingatkan bahwa Jakarta memiliki jejak sejarah yang kuat, sementara kawasan baru itu tidak memiliki akar sejarah yang sebanding. Ia menilai pemindahan fokus nasional ke IKN berisiko mengaburkan memori kebangsaan yang selama ini melekat pada ibu kota lama.
Di bagian akhir pandangannya, Zulkifli menyerukan agar generasi muda ikut mengawasi arah kebijakan negara yang dianggapnya tidak jelas prioritas. Ia menekankan bahwa peran aktif anak muda penting agar kebijakan publik tidak semakin jauh dari kepentingan bangsa.
Source: www.suara.com-
-
-
-
