Di tengah peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menaruh perhatian pada arah kebangkitan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, pesan yang disorot bukan hanya soal peringatan sejarah, melainkan juga kesiapan menghadapi masa depan melalui solidaritas sosial dan literasi digital.
Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (20/5/2026), menjadi panggung untuk menegaskan bahwa kebangkitan tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan. Luthfi menempatkan tunas bangsa sebagai kelompok yang perlu disiapkan agar mampu menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan bekal yang sesuai dengan zaman.
Kebangkitan yang diarahkan ke masa depan
Tema Hari Kebangkitan Nasional 2026, “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, memberi warna pada pesan yang dibacakan dalam upacara tersebut. Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid yang dibacakan Luthfi menekankan bahwa kebangkitan perlu dipahami sebagai upaya menjaga Ibu Pertiwi melalui langkah bersama seluruh elemen bangsa.
Dalam pesan itu, kemandirian negara ditempatkan sebagai inti utama. Arah kebijakan dan semangat kebangkitan tidak digantungkan pada pihak luar, melainkan pada kemampuan bangsa untuk berdiri dengan satu visi besar.
Kemajuan, menurut pesan tersebut, lahir dari keteguhan hati rakyat untuk bersatu. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional tidak diposisikan hanya sebagai pengingat sejarah, tetapi juga sebagai dorongan untuk membangun masa depan secara kolektif.
Program nasional yang menjadi fondasi
Semangat kemandirian itu kemudian dikaitkan dengan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang disorot adalah Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga mendorong pemerataan akses pendidikan lewat pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi. Langkah ini disertai perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa untuk membantu memutus ketimpangan kualitas sumber daya manusia.
Di bidang kesehatan, pemerintah menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis secara masif. Kebijakan itu ditujukan agar perlindungan medis dapat dirasakan lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Perhatian pada ruang digital anak
Selain pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat, perlindungan generasi muda di ruang digital juga mendapat sorotan. Pemerintah telah memberlakukan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas pada awal tahun ini.
Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Kebijakan itu diarahkan agar anak-anak bisa mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.
Dorongan tersebut memperlihatkan bahwa literasi digital tidak lagi dipahami sebagai pelengkap, melainkan kebutuhan dasar bagi generasi muda. Tunas bangsa diharapkan bukan sekadar mampu memakai teknologi, tetapi juga tumbuh di dalam ruang digital yang aman dan mendukung pembentukan karakter.
Solidaritas sosial di Jawa Tengah
Di Jawa Tengah, pesan kebangkitan juga diarahkan pada penguatan solidaritas sosial agar pembangunan tetap bergerak untuk kepentingan bersama. Luthfi menempatkan kebersamaan warga sebagai modal penting dalam menghadapi perubahan zaman yang cepat dan semakin digital.
Pendekatan itu membuat peringatan Harkitnas di Jawa Tengah melampaui fungsi simbolik. Upacara tersebut berubah menjadi ruang untuk menegaskan bahwa kesiapan menghadapi masa depan harus dibangun dari pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan perlindungan anak di ruang digital.
Pada titik ini, solidaritas sosial dan literasi digital bertemu dalam satu tujuan yang sama. Keduanya dipandang sebagai bekal agar generasi muda Jawa Tengah dan Indonesia dapat tumbuh kuat, mandiri, serta siap menyambut masa depan.
Source: halosemarang.id-
-
-
-
