Tekanan pada pendapatan asli daerah membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencari sumber penguat yang lebih pasti. Di tengah situasi itu, Gubernur Ahmad Luthfi menempatkan BUMD sebagai salah satu motor yang harus bekerja lebih cepat, lebih lincah, dan lebih kreatif agar hasil usahanya benar-benar kembali memperkuat kas daerah.
Sikap tersebut tidak hanya berupa dorongan umum, tetapi juga disertai pesan tegas bahwa kinerja perusahaan daerah tidak boleh berjalan dengan pola lama. Luthfi meminta setiap BUMD membaca peluang pasar lebih cermat, lalu mengubahnya menjadi model bisnis yang memberi dampak nyata bagi pendapatan daerah.
Tekanan fiskal jadi latar utama
Kondisi fiskal pemprov yang terbatas membuat peran BUMD menjadi semakin penting. Dalam pandangan Luthfi, badan usaha milik daerah tidak cukup hanya menjaga roda operasional internal, tetapi harus mampu menghasilkan kontribusi yang masuk ke pendapatan asli daerah.
Dorongan itu menunjukkan perubahan cara pandang terhadap BUMD di Jawa Tengah. Perusahaan daerah tidak lagi sekadar alat layanan atau unit usaha pemerintah, melainkan juga bagian dari mesin pembiayaan pembangunan daerah.
Evaluasi direksi ikut disorot
Di tengah tuntutan tersebut, Luthfi juga memberi sinyal kuat soal evaluasi manajemen. Ia menegaskan bahwa jajaran direksi bisa dievaluasi bila tidak menunjukkan kinerja yang efektif, dan penilaian itu tidak akan membedakan posisi komisaris maupun direktur utama.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah provinsi ingin memperkuat akuntabilitas di tubuh BUMD. Evaluasi tidak ditempatkan sebagai formalitas, melainkan sebagai cara untuk memastikan perusahaan daerah tetap bergerak produktif dan tidak kehilangan arah.
Tiga BUMD yang menerima arahan
Arahan tersebut disampaikan saat Luthfi memimpin Rapat Umum Pemegang Saham untuk tiga BUMD milik Pemprov Jawa Tengah. Ketiganya adalah PT Jateng Agro Berdikari atau JTAB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah atau SPJT, dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP.
Ketiga perusahaan itu diminta tidak puas dengan pola kerja yang sudah ada. Pemerintah provinsi mendorong mereka menyiapkan langkah baru agar usaha yang dikelola memiliki daya saing lebih kuat dan lebih berdaya guna bagi daerah.
Kolaborasi dipandang membuka ruang ekspansi
Selain menuntut pembenahan internal, Luthfi menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak. Ia menyebut peluang kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, hingga Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional.
Kerja sama semacam itu dinilai dapat membuka akses kemitraan baru dan memperluas jangkauan bisnis BUMD. Dengan menggandeng pemangku kepentingan yang tepat, ruang pengembangan usaha di tubuh masing-masing perusahaan daerah disebut masih terbuka lebar.
Ada kinerja yang dinilai sudah memberi hasil
Di antara dorongan pembenahan dan tuntutan adaptasi, Luthfi juga memberi apresiasi kepada BUMD yang dinilai sudah bergerak efektif. Salah satu yang disebut adalah PT JTAB, yang ikut membantu pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah, operasi pasar, dan kios-kios JTAB di sejumlah daerah.
Pujian itu menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap melihat hasil kerja yang konkret sebagai nilai penting. Namun, capaian tersebut belum dianggap cukup jika kontribusi terhadap PAD belum terus menguat di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
Arah yang lebih ketat bagi BUMD Jateng
Rangkaian arahan itu menempatkan BUMD Jawa Tengah dalam fase yang lebih menantang. BUMD diminta bergerak lebih agresif mencari peluang bisnis, sekaligus tetap memberi manfaat langsung bagi perekonomian daerah.
Dengan ekspektasi yang makin tinggi, pengawasan terhadap badan usaha daerah juga diperkirakan semakin ketat. Pemerintah provinsi ingin memastikan setiap langkah usaha tidak berhenti pada rutinitas, melainkan benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi PAD dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Source: jateng.antaranews.com-
-
-
-
