Pemerintah menempatkan sertifikasi kompetensi sebagai kelanjutan penting dari Magang Nasional, bukan sekadar penutup kegiatan praktik kerja. Setelah seluruh peserta tahap pertama menyelesaikan program, lulusan magang itu langsung diarahkan masuk ke proses pengakuan kemampuan resmi melalui badan sertifikasi yang disiapkan pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan perkembangan itu kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam laporan tersebut, ia memaparkan capaian peserta magang, hasil evaluasi awal, dan arah tindak lanjut yang sedang dirancang agar program bisa menjangkau lebih banyak orang.
Yassierli menjelaskan bahwa tahap pertama Magang Nasional sudah tuntas diikuti 14 ribu sekian peserta. Setelah magang selesai, para peserta tidak berhenti pada pengalaman kerja lapangan, tetapi masuk ke tahap sertifikasi kompetensi yang difasilitasi pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.
Skema sertifikasi itu dibuat tanpa biaya bagi peserta yang lulus magang. Pemerintah juga menyalurkan proses pengakuan kompetensi melalui balai-balai milik Kementerian Ketenagakerjaan supaya standar yang dipakai tetap sesuai dengan kebutuhan industri.
“Magang Nasional itu sudah selesai batch 1, sebanyak 14.000 sekian orang tadi saya laporkan,” kata Yassierli. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah kini mulai menggeser perhatian dari pelaksanaan batch pertama ke penguatan tahap lanjutan bagi para lulusan.
Evaluasi awal dan peluang penambahan kuota
Selain melaporkan angka peserta, Yassierli juga membawa hasil evaluasi awal program ke hadapan Presiden. Dari evaluasi itu, pemerintah mulai membuka pembahasan mengenai kemungkinan penambahan kuota pada periode berikutnya, meskipun keputusan final belum ditetapkan.
Pembahasan lanjutan akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan unsur teknis lain yang terkait. Langkah itu diperlukan agar perluasan program tetap sejalan dengan kemampuan anggaran dan arah kebijakan ekonomi nasional.
“Ya tadi saya juga sampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi. Nanti akan tentu di-follow up dengan kementerian teknis yang lainnya,” ujar Yassierli. Ucapan itu menunjukkan bahwa pemerintah masih menimbang kesiapan pelaksanaan sebelum skala program diperbesar.
Magang dan vokasi berjalan paralel
Di sisi lain, pemerintah tidak hanya mengandalkan jalur magang. Program pelatihan vokasi nasional juga terus berjalan pada batch pertama sebagai jalur penguatan keterampilan bagi lulusan pendidikan menengah.
Program vokasi ini menyasar lulusan SMA dan SMK. Jumlah peserta pada gelombang pertama disebut sekitar 10.500 orang, dan pemerintah memposisikannya sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan tenaga kerja muda agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
Yassierli menegaskan bahwa pemerintah memiliki dua jalur yang disiapkan untuk kelompok lulusan yang berbeda. “Jadi kita punya program untuk lulusan perguruan tinggi dan kita juga punya program untuk lulusan SMA dan SMK,” katanya.
Uang saku dan rencana regulasi baru
Magang Nasional yang mulai berjalan sejak 2025 juga memberi uang saku kepada peserta. Besarannya mengikuti standar upah minimum di wilayah masing-masing, sehingga dukungan yang diterima peserta menyesuaikan lokasi penempatan.
Skema itu dirancang agar peserta bisa mengikuti magang tanpa terbebani biaya hidup selama program berlangsung. Dengan cara tersebut, pemerintah berharap lebih banyak pencari kerja muda tertarik pada pelatihan kerja yang lebih terstruktur dan terhubung dengan dunia industri.
Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan sejumlah regulasi baru menjelang peringatan Hari Buruh. Regulasi itu disebut akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sementara pembahasan teknisnya masih terus dilakukan bersama kementerian terkait.
Dengan lulusnya batch pertama, sertifikasi gratis dari BNSP, dan opsi penambahan kuota yang masih dikaji, pemerintah kini menaruh perhatian pada tindak lanjut lintas kementerian. Arah kebijakan itu sekaligus menjaga agar Magang Nasional dan pelatihan vokasi tetap bergerak sesuai kebutuhan pasar kerja.
