Tekanan terhadap Bamako kini tidak lagi datang hanya dari garis depan yang jauh di utara atau tengah Mali. Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok Islamis memperketat kendali atas aliran bahan bakar ke ibu kota, sementara pada Sabtu warga juga melihat militan bermotor melintas bebas di pinggiran kota pada siang bolong.
Situasi itu membuat ancaman keamanan terasa semakin dekat dengan pusat pemerintahan. Di saat bersamaan, serangan serentak di sejumlah titik memperlihatkan bahwa jaringan bersenjata di Mali mampu bergerak cepat, terkoordinasi, dan menembus area yang selama ini dianggap lebih terlindungi.
Serangan yang menjangkau pusat kekuasaan
Di Bamako, rangkaian serangan itu menyentuh simbol-simbol penting negara dan memunculkan pertanyaan baru soal ketahanan otoritas pemerintah. Menteri Pertahanan Sadio Camara tewas, sementara bandara ibu kota ikut menjadi sasaran, sehingga serangan tidak lagi tampak sebagai gangguan di wilayah pinggiran.
Bagi banyak pengamat, rangkaian kejadian tersebut menandakan bahwa kontrol negara atas situasi keamanan dan politik sedang melemah. Justyna Gudzowska dari The Sentry menilai operasi itu mengirim pesan kuat ke kawasan karena menunjukkan kapasitas JNIM menjangkau jantung negara yang selama ini dianggap relatif aman.
Koordinasi di banyak titik
Serangan itu tidak berhenti di Bamako. Saat tentara fokus mempertahankan ibu kota, aksi lain berlangsung di Sevare, Gao, dan Kidal, dengan basis militer di Sevare dan Gao diserang selama berjam-jam.
Di Kidal, Front Pembebasan Azawad atau FLA mengibarkan benderanya dan merebut kembali kota yang punya nilai simbolis besar bagi aspirasi negara Sahara di utara Mali. Yvan Guichaoua dari lembaga riset bicc menjelaskan bahwa FLA memimpin serangan di utara, sementara JNIM bergerak di tengah dan selatan.
Kematian pejabat kunci dan tekanan politik
Serangan mobil bom yang menghancurkan rumah Sadio Camara menjadi salah satu titik paling penting dalam ofensif itu. Seorang diplomat senior menilai kematian pejabat kunci tersebut dapat menciptakan kekosongan yang berisiko memicu implosi nasional lebih luas.
Pemerintah militer Mali menyatakan situasi masih terkendali, tetapi kepala junta Assimi Goita tidak terlihat di depan publik dan belum memberi pernyataan sejak serangan terjadi. Kondisi itu memperkuat kesan bahwa otoritas negara kesulitan menampilkan kendali penuh atas krisis yang berkembang cepat.
Corinne Dufka, pakar Sahel, menilai serangan akhir pekan itu mengubah peta tekanan militer dan politik atas pemerintah. Ia juga menyoroti kelemahan intelijen Mali serta terbatasnya efektivitas kemitraan yang selama ini dibangun dengan Rusia.
Aliansi yang lahir dari kebutuhan praktis
Kerja sama JNIM dan FLA bukan hal baru, tetapi kali ini keduanya terbuka mengakui adanya koordinasi. Aliansi tersebut dibangun di atas kepentingan praktis, termasuk penggabungan kekuatan tempur dan jaringan kelompok yang mewakili berbagai komunitas etnis di Mali.
Namun, para analis menilai hubungan itu tetap rapuh karena tujuan politik kedua pihak berbeda jauh. Djenabou Cisse dari Foundation for Strategic Research di Paris menyebut aliansi itu “structurally fragile”, karena FLA mengejar proyek sekuler berupa negara merdeka di utara, sedangkan JNIM membawa agenda jihad dengan dasar legitimasi yang berbeda.
Jejak konflik, lalu kembalinya tekanan bersenjata
Mali sudah lama menjadi tempat pertemuan sekaligus perpecahan kelompok bersenjata. Pada 2012, separatis Tuareg dan militan terkait al Qaeda pernah bergerak bersama sebelum kemudian berselisih, dan jihadis berhasil mengusir separatis dari sejumlah wilayah.
Sesudah itu, Prancis melakukan intervensi militer, pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan, dan Amerika Serikat membangun pangkalan drone senilai $100 million di Niger untuk memantau wilayah gurun. Meski demikian, para militan bangkit kembali lewat serangan gerilya dan meluas ke Burkina Faso serta Niger.
Kekecewaan atas kegagalan keamanan kemudian memicu kudeta militer di Mali, Burkina Faso, dan Niger. Pemerintah baru di kawasan itu lalu mengusir pasukan Barat dan PBB, kemudian memilih dukungan Rusia untuk memperkuat operasi melawan pemberontak.
Batas bantuan Rusia dan situasi di Kidal
Mali kini sangat bergantung pada bantuan militer Moskow, baik dari Wagner sebelumnya maupun Africa Corps yang lebih dekat ke pemerintah Rusia. Menurut Investigations with Impact (INPACT), sekitar 2.500 tentara Rusia ditempatkan di 20 pangkalan di Mali.
Namun serangan terbaru menunjukkan dukungan itu belum mampu menutup seluruh celah keamanan. Rusia memang bertempur bersama tentara Mali, tetapi ketegangan di lapangan tetap ada, dan peristiwa akhir pekan itu memperlihatkan batas kemampuan bantuan tersebut.
FLA menyebut pasukan Rusia mundur dari Kidal setelah tercapai kesepakatan, sementara video di media sosial memperlihatkan konvoi truk yang membawa tentara asing melintas di jalan berpasir kota itu. INPACT mengatakan sekitar 200 personel Rusia telah meninggalkan Kidal, sedangkan Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan serangan berhasil dipukul mundur.
Jihadis dan ambisi membangun pengaruh
Andrew Lebovich dari Clingendael’s Conflict Research Unit menyebut serangan itu besar dari sisi cakupan, skala, dan koordinasi. Ia menegaskan bahwa operasi seperti itu membutuhkan perencanaan, dana, dan dukungan logistik yang tidak kecil.
Corinne Dufka juga mengingatkan bahwa jika situasi terus memburuk dan kelompok jihad mulai melampaui agenda lokal mereka, ancaman bisa menjalar lebih jauh. Ia menilai setelah hampir 20 tahun intervensi militer oleh berbagai mitra internasional, kelompok jihad justru makin luas menjangkau wilayah operasi mereka.
Bagi JNIM, fokus saat ini tampaknya bukan serangan ke luar negeri, melainkan memperkuat posisi di Mali dan memperluas pengaruh politik. Dufka menilai kelompok itu berupaya membangun sistem paralel di wilayah yang mereka kuasai, termasuk lewat mekanisme keadilan, pajak, dan kepolisian, sehingga konflik ini kini juga menyentuh soal siapa yang benar-benar mengatur kehidupan sehari-hari warga.
-
-
-
-
