Agar subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang berhak, pengawasan tidak bisa berdiri pada satu lembaga saja. PT Pertamina Patra Niaga menilai ketepatan penyaluran hanya dapat dijaga jika ada kerja sama yang rapi antara Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, serta Korlantas Polri.
Dalam pandangan perusahaan, subsidi energi adalah amanah negara yang menuntut pengelolaan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Karena itu, kualitas distribusi BBM subsidi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kekuatan koordinasi antarinstansi yang mengawalnya dari hulu ke hilir.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa karakter subsidi energi membuat pengawasannya harus dilakukan bersama. Ia menilai setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi sehingga pengelolaan subsidi tidak seharusnya dibebankan kepada satu pihak saja.
Menurut Mars Ega, pengawasan yang berjalan parsial berisiko melemahkan tujuan awal subsidi. Saat koordinasi antarlembaga tidak solid, data bisa tidak sinkron, pengawasan lapangan dapat longgar, dan sasaran penerima manfaat berpotensi meleset dari yang semestinya.
Peran tiga lembaga disebut saling menguatkan
Pertamina Patra Niaga memandang sinergi dengan BPH Migas dan Korlantas Polri sebagai fondasi penting dalam menjaga arah kebijakan subsidi energi. BPH Migas berperan dalam pengawasan hilir migas, sedangkan Korlantas Polri membantu menjaga ketertiban distribusi di lapangan.
Dari sudut pandang Pertamina Patra Niaga, kolaborasi itu bukan sekadar pelengkap administrasi. Kerja sama tersebut diposisikan sebagai alat untuk memastikan distribusi tetap tertib, terpantau, dan sesuai dengan tujuan awal, yakni membantu kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
Data yang kuat dinilai jadi kunci ketepatan sasaran
Selain soal koordinasi, kualitas data juga menjadi perhatian utama. Mars Ega menekankan bahwa penyaluran subsidi akan lebih tepat jika didukung data yang akurat, karena data menjadi dasar dalam menentukan siapa yang layak menerima manfaat.
Pembenahan data disebut penting agar proses pengawasan tidak hanya berjalan formal, tetapi juga menghasilkan kontrol yang lebih cermat. Dengan data yang lebih kuat, risiko ketidaktepatan sasaran dapat ditekan dan prinsip keadilan dalam subsidi energi dapat lebih terjaga.
Digitalisasi didorong untuk memperbaiki pengawasan
Pertamina Patra Niaga juga mendorong pemanfaatan sistem digital dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan akurasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada proses manual yang bisa menimbulkan hambatan.
Pemakaian teknologi digital dinilai dapat membuat pemantauan lebih efektif dan transparan. Sistem seperti ini juga memberi ruang evaluasi yang lebih terukur karena data pengawasan dapat dihimpun dengan lebih baik dan digunakan secara lebih jelas dalam proses pengendalian.
Transparansi menjadi syarat utama
Di tengah upaya memperkuat sistem pengawasan, transparansi tetap dipandang sebagai syarat utama. Pertamina Patra Niaga menilai kebijakan subsidi tidak boleh melenceng dari sasaran yang sudah ditetapkan, sehingga setiap langkah pengawasan perlu berlangsung terbuka dan akuntabel.
Keterlibatan tiga lembaga ini memperlihatkan bahwa subsidi BBM bukan hanya urusan penyaluran bahan bakar, melainkan juga soal tata kelola. Jika kerja sama, data, dan pengawasan berjalan searah, maka distribusi dapat menjadi lebih tertib dan manfaat subsidi lebih mudah sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Dengan pengawasan bersama yang diperkuat data dan teknologi, Pertamina Patra Niaga berharap subsidi BBM dapat terus bergerak ke arah yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
Source: www.beritasatu.com
