Kepastian soal arah regulasi aset digital di Amerika Serikat kini kembali menjadi sorotan setelah lebih dari 100 perusahaan kripto dan organisasi perdagangan mendorong Komite Perbankan Senat untuk segera melanjutkan pembahasan Digital Asset Market CLARITY Act. Tekanan ini muncul karena pelaku industri menilai rancangan aturan tersebut berpotensi menentukan apakah pasar kripto akan mendapat kerangka hukum yang jelas atau tetap berjalan dalam kondisi serba tidak pasti.
Dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan komite, koalisi itu meminta Senator Tim Scott, Elizabeth Warren, Cynthia Lummis, dan Ruben Gallego untuk meneruskan proses markup. Mereka menilai penundaan pembahasan membuat industri masih bergantung pada tindakan lembaga pemerintah dari satu kasus ke kasus lain, sehingga arah kepatuhan dan pengembangan usaha sulit diprediksi.
Dorongan agar aturan tidak lagi ditentukan lewat penindakan kasus
Salah satu keberatan utama dari industri adalah pendekatan yang selama ini dianggap terlalu mengandalkan penegakan kasus. Mereka menyebut pola tersebut sebagai “regulation by enforcement”, yakni situasi ketika aturan terbentuk melalui langkah hukum terhadap kasus tertentu, bukan lewat kerangka yang seragam dan mudah dipahami sejak awal.
Bagi pelaku usaha, pola seperti itu menciptakan kondisi yang terpecah dan sulit dijadikan acuan jangka panjang. Karena itu, mereka mendesak Senat membangun dasar regulasi yang lebih jelas agar perusahaan tidak terus berhadapan dengan tafsir yang berubah-ubah dari regulator.
Peran CLARITY Act dalam pembagian kewenangan
CLARITY Act dipandang penting karena berupaya menarik batas tegas antara digital commodities dan investment contract assets. Pembagian ini menjadi kunci karena akan menentukan sejauh mana Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission dapat mengawasi aset digital.
Bagi para penandatangan surat, kejelasan soal siapa mengawasi apa merupakan kebutuhan mendesak. Tanpa garis batas yang jelas, mereka menilai penerapan aturan federal akan sulit konsisten dan rawan mengikuti tiap perkara yang muncul di lapangan.
Daftar dukungan dari nama besar industri
Seruan kepada Senat itu tidak datang dari kelompok kecil. Surat tersebut disebut mendapat dukungan luas dari pelaku utama di sektor aset digital dan keuangan, termasuk Coinbase, Ripple, Circle, Kraken, Andreessen Horowitz atau a16z, Paradigm, Paxos, dan Galaxy Digital.
Dukungan juga datang dari Haun Ventures, Anchorage Digital, Consensys, dan Stellar Development Foundation. Di luar perusahaan besar, koalisi ini turut melibatkan beberapa asosiasi blockchain tingkat negara bagian serta cabang universitas dari gerakan Stand With Crypto.
Enam poin yang ingin diperjelas industri
Koalisi tersebut juga merangkum enam prioritas yang mereka harap masuk ke dalam pembahasan rancangan undang-undang. Daftar ini menunjukkan bahwa industri tidak hanya meminta kepastian umum, tetapi juga detail teknis yang bisa langsung dipakai oleh perusahaan dan pengembang.
Enam poin itu mencakup:
- Melindungi imbalan bagi pengguna payment stablecoins.
- Menetapkan secara tegas peran pengawasan SEC dan CFTC.
- Memastikan pengembang perangkat lunak terdesentralisasi tidak menjadi sasaran yang tidak adil.
- Menyusun aturan federal yang kompatibel dengan teknologi blockchain.
- Membuat aturan pelaporan yang sederhana dan bisa dijalankan perusahaan.
- Menetapkan standar federal yang seragam agar regulasi kripto konsisten di seluruh 50 negara bagian.
Fokus utama dari daftar itu adalah kepastian operasional. Industri ingin menghadapi aturan yang sama di seluruh wilayah, bukan beban kepatuhan yang berbeda di tiap negara bagian.
Pembahasan di Senat masih tertahan
Meski CLARITY Act sudah lolos House of Representatives, proses di Senat belum bergerak jauh. Salah satu ganjalan yang disebut masih bertahan adalah perbedaan pandangan antara pelaku industri kripto dan bank besar, terutama mengenai apakah imbal hasil pada stablecoin perlu diizinkan.
Selama kompromi belum tercapai, pembahasan disebut berjalan lambat dan belum masuk ke tahap berikutnya. Kondisi ini membuat industri terus berada dalam ketidakpastian ketika mereka menunggu bentuk akhir dari kerangka hukum yang akan diterapkan.
Kekhawatiran soal posisi AS terhadap wilayah lain
Koalisi juga menilai penundaan di Washington bisa memberi ruang bagi negara lain untuk bergerak lebih cepat. Uni Eropa disebut sudah memiliki aturan kripto yang lebih komprehensif, sehingga Amerika Serikat dinilai berisiko tertinggal dalam menarik investasi dan inovasi.
Dalam surat itu, industri menekankan bahwa ketiadaan kerangka federal yang jelas dapat mendorong perpindahan investasi, lapangan kerja berteknologi tinggi, dan pengembangan masa depan ke luar negeri. Hingga kini, Komite Perbankan belum menetapkan jadwal resmi untuk melanjutkan pembahasan, sementara dorongan dari sektor kripto terus meningkat agar CLARITY Act segera diproses.
-
-
-
-
