Lonjakan harga pangan di pasar tradisional kembali menempatkan inflasi Jawa Timur di bawah sorotan. Gejolak paling cepat terasa justru datang dari komoditas harian seperti bawang merah, cabai rawit, beras, dan minyak goreng yang bergerak tidak seragam antardaerah.
Perbedaan harga itu membuat pasar menjadi titik baca paling nyata untuk melihat tekanan ekonomi di lapangan. Saat pasokan tersendat atau distribusi belum berjalan lancar, harga di rak sembako lebih dulu berubah sebelum angka resmi inflasi benar-benar menangkapnya.
Harga bergerak cepat di beberapa pasar
Dalam beberapa pekan terakhir, kenaikan cukup tajam tercatat di sejumlah pasar di Jawa Timur. Di Kota Malang, bawang merah disebut menembus kisaran Rp55 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram, sedangkan cabai rawit bisa mencapai Rp100 ribu lebih.
Kondisi tersebut tidak muncul merata di semua wilayah. Perbedaan antarpasar menunjukkan distribusi pangan belum sepenuhnya stabil, sehingga tekanan harga hadir dengan pola yang berbeda-beda di tiap daerah.
Jawa Timur tetap jadi penyangga, tetapi tidak kebal gejolak
Jawa Timur memiliki posisi penting dalam produksi beras, telur, dan hortikultura di tingkat nasional. Karena itu, provinsi ini juga dipandang sebagai salah satu penyangga inflasi nasional.
Namun, status sebagai daerah produsen tidak otomatis membuat harga aman dari kenaikan. Persoalan yang muncul bukan hanya soal hasil produksi, melainkan juga tata niaga, distribusi, dan sinkronisasi antardaerah yang masih perlu diperkuat.
Di titik ini, kebijakan ekonomi daerah tidak cukup bertumpu pada data di atas kertas. Harga di pasar sering memberi sinyal lebih cepat tentang keadaan lapangan dibanding laporan administratif.
Respons pemerintah daerah masih bersifat penahan sementara
Pemerintah daerah di Jawa Timur beberapa kali merespons tekanan harga dengan operasi pasar dan pasar murah, terutama menjelang hari besar keagamaan termasuk Idul Adha. Langkah ini membantu menahan lonjakan harga dalam jangka pendek.
Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP juga dijual lebih rendah dibanding harga pasar umum. Kehadirannya menjadi penyangga daya beli masyarakat ketika harga mulai menekan.
Meski begitu, intervensi seperti itu belum menyentuh akar persoalan. Pasar murah dapat meredam gejolak sementara, tetapi biaya produksi dan rantai distribusi tetap menjadi tantangan utama.
Koordinasi lintas daerah ikut menentukan arah harga
Fluktuasi harga yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain memperlihatkan pentingnya kerja sama antardaerah atau KAD. Tanpa konektivitas distribusi yang baik, stok yang ada tidak selalu bergerak ke wilayah yang membutuhkan.
Bulog dan pelaku distribusi pangan juga memegang peran besar dalam menjaga keseimbangan. Stok beras yang mencukupi tetap tidak otomatis membuat harga stabil jika jalur distribusinya tidak efisien.
Karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi kunci agar respons harga bisa lebih cepat dan lebih tepat. Instruksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada bupati dan wali kota untuk lebih proaktif turun ke pasar ikut menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup berhenti di ruang rapat.
Daya beli warga tetap jadi ukuran paling nyata
Pada akhirnya, daya beli masyarakat menjadi ukuran paling jelas dari pengendalian harga sembako. Saat harga pangan tidak stabil, tekanan paling cepat dirasakan rumah tangga berpendapatan rendah.
Kehadiran kepala daerah di pasar bukan hanya soal simbol kehadiran negara. Langkah itu juga menjadi cara untuk menjaga kepercayaan publik bahwa pemerintah hadir ketika harga naik dan distribusi pangan mulai terganggu.
Tantangan stabilisasi harga di Jawa Timur masih membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi. Integrasi data produksi, distribusi lintas wilayah, dan deteksi dini lonjakan harga menjadi kebutuhan penting agar tekanan di rak sembako tidak terus berubah menjadi keresahan di meja makan warga.
Source: jatim.antaranews.com-
-
-
-
