Desakan agar pembiayaan guru honorer tidak hanya dibebankan kepada daerah kembali menguat di Jawa Timur. Di tengah ruang fiskal yang makin sempit, DPRD Jawa Timur menilai pemerintah pusat perlu ikut turun tangan melalui APBN untuk menjaga layanan pendidikan tetap berjalan.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa beban tenaga pendidik di daerah sudah terlalu berat untuk ditangani sendirian. Ia menilai sekolah-sekolah di Jawa Timur kini banyak yang belum memiliki guru tetap dalam jumlah memadai.
Sekolah kekurangan guru di tengah gelombang pensiun
Kondisi itu semakin rumit karena tahun ini ada 1.300 guru yang pensiun di Jawa Timur. Sri Untari menyebut pemenuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah rata-rata baru mencapai 70 persen, sehingga banyak satuan pendidikan berada dalam tekanan.
Menurut dia, gabungan antara kekurangan guru dan pensiunnya ratusan tenaga pendidik dapat mengganggu stabilitas layanan pendidikan. Jika situasi ini tidak segera diantisipasi, mutu layanan sekolah berisiko ikut terdampak.
Di saat yang sama, pemerintah masih menargetkan penghapusan tenaga honorer pada 2027. Target itu membuat persoalan guru honorer di daerah semakin sensitif karena status mereka belum seluruhnya jelas, sementara kebutuhan sekolah terus berjalan.
DPRD akan panggil dinas terkait
Untuk mencari kepastian, Sri Untari berencana memanggil Dinas Pendidikan dan BKD pada pekan depan. Pemanggilan itu dilakukan agar ada penjelasan yang lebih tegas sekaligus langkah mitigasi sejak dini.
Ia ingin persoalan guru honorer tidak dibiarkan menggantung terlalu lama. Menurutnya, ketidakjelasan status tenaga pendidik bisa langsung memengaruhi pelayanan pendidikan di sekolah.
Sri Untari juga menyoroti kebutuhan menjaga prestasi pendidikan di Jawa Timur. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu bergerak lebih cepat sebelum kekosongan guru berdampak lebih luas.
APBD dinilai tidak cukup menanggung beban tambahan
Di sisi anggaran, Sri Untari menolak jika beban gaji honorer sepenuhnya dialihkan ke daerah. Ia menilai kapasitas fiskal Jawa Timur sudah terlalu berat untuk menanggung berbagai penugasan dari pemerintah pusat.
Ia menyebut anggaran daerah pada 2026 dipangkas Rp2,8 triliun. Sebelumnya, pada 2025 pemangkasan juga hampir mencapai Rp5 triliun, sehingga ruang fiskal daerah kian menyempit.
Politisi senior asal Dapil Malang Raya itu juga menjelaskan bahwa kekuatan fiskal daerah hanya 17,6 persen dari PAD. Selain itu, beban anggaran yang bersifat earmarked dari pusat disebut sudah sangat banyak.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai kemampuan APBD untuk menutup kebutuhan tambahan semakin terbatas. Karena itu, pembiayaan tenaga pendidik tidak realistis jika seluruhnya disandarkan pada daerah.
APBN diminta ikut ambil bagian
Sri Untari mendesak pemerintah pusat melalui APBN ikut mengambil bagian dalam pembiayaan tenaga pendidik. Ia menilai langkah itu lebih masuk akal dibanding menyerahkan seluruh beban kepada APBD.
Ia juga mengingatkan bahwa jumlah ASN dan tenaga kependidikan di lingkungan Pemprov Jatim sudah lebih dari 60 ribu orang. Jika pembiayaan guru terus ditumpukan ke daerah, ia khawatir layanan kepada masyarakat ikut terganggu dan tidak berjalan optimal.
Di tengah kebutuhan guru yang terus mendesak, Jawa Timur kini menghadapi persoalan ganda. Kekurangan tenaga pendidik belum selesai, sementara gelombang pensiun justru terus menekan sekolah-sekolah di daerah itu.
Source: surabaya.times.co.id-
-
-
-
