Langkah Donald Trump memperketat akses bank bagi imigran tanpa dokumen justru membuka ruang baru bagi kripto sebagai jalur alternatif pengiriman uang. Di tengah pengawasan yang makin ketat, stablecoin dan Bitcoin ATM berpotensi dipilih karena lebih cepat digunakan dan lebih sulit dipantau dibanding layanan perbankan tradisional.
Perintah eksekutif yang diteken pada 19 Mei itu diarahkan untuk “mengembalikan integritas sistem keuangan Amerika.” Pemerintah meminta regulator federal, termasuk Departemen Keuangan, meninjau pengawasan yang lebih ketat atas penyaringan penipuan dan mitigasi risiko pada layanan yang berkaitan dengan imigran tanpa dokumen.
Gedung Putih menilai celah dalam praktik identifikasi nasabah telah dimanfaatkan oleh teroris, pengedar narkoba, pencuci uang, dan jaringan kriminal lain. Dari sudut pandang pemerintah, pengetatan protokol ini sudah lama tertunda karena risiko penyalahgunaan sistem keuangan dianggap terlalu besar.
Namun, kebijakan tersebut memunculkan konsekuensi yang tidak sederhana bagi sektor kripto. Debat soal debanking ikut kembali mencuat, terutama karena industri kripto pernah mengalami tekanan serupa pada era Presiden Joe Biden.
Pada masa itu, tuduhan “Operation Chokepoint 2.0” dikaitkan dengan tekanan terhadap bank agar memutus hubungan dengan perusahaan kripto. Skema itu disebut melibatkan tekanan di belakang layar dari regulator kepada bank, dengan alasan sektor kripto merupakan “risiko reputasi,” dan kemudian memicu investigasi kongres serta rilis dokumen internal regulator.
Stablecoin dan Bitcoin ATM masuk radar
Perintah Trump juga meminta Departemen Keuangan menyusun panduan yang menyoroti penggunaan platform pembayaran peer-to-peer untuk pembayaran upah “off-the-books.” Dalam konteks ini, stablecoin yang umumnya dipatok ke dolar AS ikut berpotensi masuk dalam pengawasan yang lebih luas.
Bagi sebagian imigran tanpa dokumen, Bitcoin ATM sudah menjadi pintu masuk yang tersedia untuk menukar uang tunai ke kripto. Jalur ini menawarkan akses yang cepat, tetapi tetap menyisakan hambatan saat aset digital harus dikonversi lagi ke mata uang lokal.
Tom Feltner dari Americans for Financial Reform menilai stablecoin dan Bitcoin ATM tidak memiliki perlindungan yang diwajibkan federal bagi penyedia remitansi. Ia menyoroti tidak adanya standar perlindungan seragam, termasuk kemampuan membatalkan pembayaran dalam jendela 30 menit tanpa pertanyaan.
Menurut Feltner, kondisi seperti itu justru mendorong orang masuk ke “shadow banking system” yang seharusnya dihindari oleh layanan remitansi. Ia menilai kebijakan yang terlalu menekan hanya akan memindahkan pengguna ke jalur yang lebih berisiko.
Kripto sebagai jalan keluar yang dipilih karena terdesak
Nicholas Anthony dari Cato Institute melihat perintah Trump sebagai langkah yang pada praktiknya menempatkan bank sebagai pelaksana penegakan imigrasi. Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan seperti itu bisa menciptakan suasana ala “Big Brother” di sektor keuangan.
Anthony memperkirakan sebagian imigran tanpa dokumen akan mencari kripto sebagai penyelamat. Sebagian lain, menurut dia, mungkin justru menggunakan jaringan kejahatan terorganisir seperti kartel untuk mengirim uang ke rumah.
Pandangan itu menunjukkan bahwa pilihan kripto di sini bukan muncul karena kenyamanan semata. Anthony menilai banyak orang akan memandang sistem keuangan dengan rasa takut atau permusuhan, lalu melihat alternatif sebagai “lifeline” atau “escape hatch.”
Jejak politik debanking ikut memperumit perdebatan
Di saat yang sama, kebijakan ini bersinggungan dengan arah pengawasan perbankan yang sedang berubah. Bulan lalu, lembaga seperti Office of the Comptroller of the Currency menghapus reputational risk sebagai alat pengawasan.
Riwayat kebijakan serupa juga membuat perdebatan makin sensitif. Operation Chokepoint generasi awal pada masa Presiden Barack Obama pernah menyasar industri yang dianggap tidak disukai secara politik, termasuk penjual senjata dan pemberi pinjaman payday.
Nic Carter dari Castle Island Ventures mengatakan ia tidak nyaman menyebut langkah Trump sebagai “Operation Chokepoint 3.0” karena targetnya adalah individu, bukan bisnis legal. Meski begitu, ia tetap menilai perlu ada kewaspadaan terhadap perluasan pengawasan pemerintah.
Carter memperingatkan bahwa kebijakan yang hari ini diarahkan ke imigran ilegal bisa menjadi pola bagi administrasi yang berbeda di masa depan. Di sisi lain, keluarga Trump sendiri pernah mengaitkan pengalaman debanking dengan keputusan mereka masuk ke kripto lewat World Liberty Financial yang didirikan pada 2024.
Eric Trump dan Donald Trump Jr. menyebut kesulitan dari bank sebagai alasan utama di balik usaha kripto keluarga itu. Donald Trump Jr. bahkan mengatakan dalam sebuah konferensi bahwa keluarga mereka masuk ke kripto “karena kebutuhan” setelah “didebanking,” sebuah pernyataan yang kini tampak berlawanan arah dengan kebijakan baru yang bisa mendorong pihak lain ke situasi serupa.
Analis seperti Dilip Ratha, mantan ekonom Bank Dunia yang lama meneliti remitansi, menekankan bahwa hambatan terbesar tetap ada saat aset digital harus ditukar kembali ke mata uang lokal. Ia juga mencatat bahwa stablecoin sudah menunjukkan adopsi yang menonjol di jalur pengiriman uang dengan akses perbankan yang tidak andal, termasuk Sudan dan Nigeria.
-
-
-
-
