Jepang sedang mengubah cara memandang infrastruktur keuangan. Alih-alih hanya mengejar efisiensi pembayaran, Partai Demokrat Liberal kini mendorong stablecoin, simpanan ter-tokenisasi, dan penyelesaian transaksi berbasis blockchain sebagai bagian dari kepentingan nasional.
Dorongan itu lahir dari kekhawatiran yang semakin jelas: Jepang tidak ingin tertinggal dari sistem pembayaran asing yang bergerak lebih cepat. Dalam kerangka baru ini, yen tidak lagi cukup dijaga sebagai mata uang tradisional, tetapi juga harus siap bersaing di lingkungan keuangan on-chain.
Agenda kebijakan yang lebih luas
Proposal yang disetujui oleh Policy Research Council partai pada Selasa itu menempatkan sektor keuangan sebagai bidang investasi pertumbuhan ke-18 Jepang. Dokumen tersebut juga meminta Financial Services Agency menyusun peta jalan lima tahun agar arah pengembangan aset digital tidak berjalan terpisah-pisah.
Di dalamnya, penggunaan stablecoin tidak dibatasi pada uji coba teknis. Dokumen itu meminta kejelasan untuk pemakaian stablecoin dalam gaji, pembayaran pajak, pendanaan korporasi, dan transfer lintas negara.
Dengan cara itu, aset digital diposisikan sebagai bagian dari arus keuangan harian. Pendekatan ini juga memperkuat gagasan “kedaulatan keuangan on-chain”, yaitu upaya menjaga kedaulatan moneter Jepang di tengah perubahan sistem pembayaran global.
Bank sentral ikut masuk ke pembahasan
Dokumen tersebut juga meminta bank sentral Jepang mempelajari simpanan rekening giro yang ditokenisasi. Kajian itu mencakup kemungkinan penggunaan wholesale CBDC, sementara pejabat terkait juga diminta meninjau stablecoin yang diterbitkan bank dan penggunaan stablecoin yen lintas negara.
Di sisi lain, proposal itu mendorong aturan bersama di Asia untuk aset ter-tokenisasi. Aturan tersebut mencakup audit, KYC, AML, dan pencegahan pendanaan terorisme, sehingga inovasi tetap berada dalam pengawasan yang ketat.
Arah ini menunjukkan bahwa Jepang tidak sekadar membuka pintu untuk teknologi baru. Negara itu juga berusaha memastikan aliran dana tetap dapat diawasi melalui kerangka kepatuhan yang lebih rapi.
Dukungan pasar dan dorongan dari industri
Draft proposal disusun oleh kelompok kerja kebijakan digital di dalam LDP yang dipimpin anggota parlemen Seiji Kihara. Penyusunannya dilakukan setelah rangkaian pertemuan dengan bank, penerbit stablecoin, perusahaan tokenisasi, regulator, dan akademisi sejak Maret.
Persetujuan resmi dari partai berkuasa membuat dorongan ini terlihat lebih serius. Langkah tersebut menandai bahwa keuangan on-chain mulai masuk ke percakapan kebijakan nasional, bukan lagi sekadar eksperimen industri.
Joshua Chu, lawyer, lecturer, dan co-chair Hong Kong Web3 Association, menilai Jepang tidak sedang bergerak keluar dari sistem yang ada. Menurut dia, Tokyo justru membangun perpindahan uang yang diatur dan struktur pasar yang “dibungkus kode”, dengan tumpukan teknologi yang patuh KYC dan beroperasi 24/7.
Chu juga melihat strategi itu dapat membuka jalan yang lebih kuat bagi institusi asing. Ia menilai modal Jepang yang selama ini banyak mengalir ke luar negeri bisa berubah menjadi keunggulan baru bila struktur ini berhasil dijalankan.
Persaingan kawasan makin ketat
Samar Sen, head of international markets di Talos, menilai momentum kebijakan Jepang sulit diabaikan. Ia menyebut inisiatif stablecoin tiga bank di Jepang sebagai contoh dorongan bank-led yang bisa mengubah uji coba menjadi infrastruktur nyata.
Namun, Sen juga mengingatkan bahwa Singapura dan Hong Kong sudah lebih dulu bergerak dalam tokenisasi langsung dan aktivitas stablecoin. Menurut dia, Jepang masih punya modal besar lewat lembaga keuangan besar, pasar modal yang dalam, dan budaya regulasi yang menekankan stabilitas jangka panjang.
Wish Wu, CEO dan co-founder Pharos, melihat persaingan kawasan ini semakin rapat. Ia menilai posisi Jepang akan sangat bergantung pada kecepatan transisi dari penyelarasan kebijakan dan pilot menuju penggunaan finansial on-chain dalam skala besar.
Likuiditas, kebijakan moneter, dan hambatan lama
Al Qureshi, CEO dan co-founder Black Lake, menilai stablecoin dapat menjadi lapisan yang bisa diprogram untuk pergerakan uang dan distribusi likuiditas di Jepang. Ia melihat hal itu berpotensi mempercepat penyelesaian transaksi sekaligus memberi bank jalur baru untuk transmisi kebijakan moneter setelah puluhan tahun suku bunga mendekati nol.
Qureshi juga menyoroti hubungan erat antara bank dan korporasi di Jepang sebagai modal penting untuk adopsi. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa sistem lama, proses manual, dan inersia institusional masih dapat memperlambat pelaksanaan.
Max Grabner, head of product di Range, menambahkan bahwa regulator masih perlu memperjelas cara bank membukukan stablecoin. Ia juga menilai simpanan ter-tokenisasi memerlukan lapisan clearing bersama antarlembaga agar dapat berjalan mulus.
Grabner melihat ekonomi dan sistem keuangan Jepang yang lebih terbuka sebagai keunggulan dibanding Korea Selatan dan China. Ia juga menilai adopsi aset ter-tokenisasi oleh pihak asing dapat menciptakan permintaan baru terhadap obligasi pemerintah Jepang.
-
-
-
-
