Gerak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah kini tidak lagi berhenti di atas kertas. Di lapangan, 5.503 gedung sudah terbangun dan mulai diposisikan sebagai pusat kegiatan ekonomi warga di masing-masing daerah.
Pencapaian itu juga menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional. Dari 8.523 koperasi yang sudah berbadan hukum, sebanyak 5.887 koperasi telah memetakan lokasi pembangunan gedung, sementara 5.503 unit lainnya sudah masuk tahap proses pembangunan.
Dukungan ekonomi warga mulai terasa
Peran koperasi ini mulai terlihat lewat keterlibatannya dalam sejumlah program kebutuhan masyarakat. Puluhan koperasi sudah ikut menyediakan kebutuhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, ratusan koperasi juga bekerja sama dengan Perum Bulog dalam Gerakan Pangan Murah. Nilai transaksinya mencapai sekitar Rp9,5 miliar, dan ratusan koperasi lainnya ikut mendukung stabilisasi pasokan pangan menjelang Lebaran.
Jawa Tengah dinilai punya modal kuat
Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, menilai Jawa Tengah memiliki modal besar untuk mengembangkan koperasi. Ia menyebut jumlah desa yang besar serta tradisi berkoperasi yang sudah mengakar sebagai faktor penting.
Pandangan itu disampaikan saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang pada Jumat 10 April 2026. Dalam pertemuan itu, Erwin menekankan perlunya kolaborasi agar pengembangan Koperasi Desa Merah Putih berjalan sesuai prioritas kebijakan pemerintah.
Perlu pemetaan dan pengawalan yang jelas
Erwin juga menilai tindak lanjut program ini harus didukung pemetaan yang jelas. Menurut dia, peran komunitas TNI, pemerintah daerah, hingga BUMD penting untuk mempercepat pembangunan.
Di sisi lain, Ahmad Luthfi menegaskan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus dikawal secara serius dan terstruktur. Ia menilai dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas pihak menjadi kunci agar program berjalan efektif.
Luthfi juga meminta agar model pengembangan koperasi tidak diseragamkan di seluruh wilayah. Menurut dia, setiap daerah punya potensi dan karakteristik berbeda sehingga pendekatannya harus menyesuaikan kearifan lokal.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya. Di samping itu tidak boleh memaksakan satu desa satu KDKMP,” ujarnya.
Pemprov Jawa Tengah menilai pendekatan yang adaptif penting agar KDKMP bisa berkembang berkelanjutan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pembangunan yang terus bergerak dan keterlibatan dalam berbagai program ekonomi warga, koperasi ini mulai diposisikan sebagai salah satu penggerak baru di tingkat desa dan kelurahan.
Source: infojateng.id-
-
-
-
