Wacana menghapus Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat membuka arah baru dalam cara pemerintah daerah menarik pendapatan dari sektor transportasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingin beban itu dialihkan ke sistem jalan berbayar bagi kendaraan yang melintas di jalan provinsi.
Gagasan tersebut bertumpu pada prinsip sederhana: siapa yang memakai jalan, dia yang membayar. Dengan skema itu, Dedi menilai pungutan akan terasa lebih adil karena biaya tidak lagi dibebankan setiap tahun kepada pemilik kendaraan yang belum tentu rutin menggunakan kendaraannya.
Kajian masih berjalan
Meski wacana ini terdengar besar, Dedi menegaskan bahwa pembahasannya belum sampai tahap keputusan. Usulan itu baru disampaikan setelah ia menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin siang, 11 Mei 2026, dan saat ini masih masuk kajian akademik.
Tahap kajian menjadi penting karena perubahan sistem pungutan menyangkut banyak kepentingan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih perlu menimbang mekanisme yang paling tepat sebelum pembahasan lanjutan dilakukan.
Bayar sesuai penggunaan jalan
Arah kebijakan yang diusulkan Dedi menautkan beban biaya dengan intensitas pemakaian infrastruktur. Dalam pandangan Pemprov Jabar, skema seperti ini lebih relevan dengan kondisi pengguna kendaraan di lapangan dibanding model pajak kendaraan yang tetap ditagih meski mobil atau motor jarang dipakai.
Cara pandang itu juga menjadi dasar argumen keadilan fiskal yang lebih kuat. Pemerintah provinsi ingin membangun sistem yang lebih dekat dengan penggunaan nyata atas jalan, bukan semata-mata kepemilikan kendaraan.
Tidak memakai gerbang fisik
Jika kelak diterapkan, pembayaran jalan berbayar itu tidak akan menggunakan gerbang fisik konvensional. Pemprov Jabar berencana memanfaatkan teknologi digital agar pungutan dapat berjalan lebih efisien.
Pilihan ini menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya menyentuh sumber pendapatan baru, tetapi juga cara penarikannya. Sistem digital dipandang lebih memungkinkan untuk mengikuti arus kendaraan di jalan provinsi tanpa harus membangun gerbang yang kaku.
Perdebatan soal beban pengguna jalan
Wacana ini langsung memunculkan diskusi tentang pembagian beban biaya infrastruktur. Di satu sisi, usulan tersebut mencoba membuat pungutan lebih dekat dengan penggunaan jalan yang sesungguhnya.
Di sisi lain, ide penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor dan penggantinya dengan jalan berbayar tetap membutuhkan kajian mendalam. Jawa Barat kini menjadi salah satu daerah yang mulai membuka pembahasan baru tentang bagaimana beban biaya infrastruktur seharusnya dibagi kepada pengguna jalan.
Source: www.metrotvnews.com-
-
-
-
