Wacana jalan berbayar yang diusulkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka cara pandang baru soal siapa sebenarnya yang harus menanggung biaya penggunaan jalan. Dalam gagasan itu, beban dibayarkan saat fasilitas dipakai, bukan melalui pajak kendaraan bermotor yang dibayar tetap setiap tahun.
Dedi menilai skema semacam ini lebih dekat dengan prinsip keadilan. Menurut dia, pihak yang memakai jalan seharusnya menjadi pihak yang membayar, sehingga biaya terasa lebih proporsional dibanding sistem pajak yang tidak melihat seberapa sering kendaraan digunakan.
Bayar sesuai penggunaan
Pokok dari usulan tersebut cukup sederhana. Siapa yang melintas dan memakai jalan, itulah yang membayar biaya penggunaan jalan.
Pandangan itu langsung menimbulkan perhatian karena berbeda dari pola pembiayaan yang selama ini dikenal lewat pajak kendaraan bermotor. Skema ini mengaitkan biaya dengan pemakaian fasilitas publik secara langsung, bukan dengan kepemilikan kendaraan semata.
Dedi juga menjelaskan bahwa tarifnya tidak akan disamaratakan untuk semua jenis kendaraan. Bobot kendaraan akan ikut diperhitungkan karena kendaraan yang lebih berat dinilai memberi dampak yang lebih besar terhadap kondisi jalan.
Infrastruktur harus siap lebih dulu
Meski gagasan itu sudah disampaikan, Dedi menekankan bahwa penerapannya tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Jawa Barat, menurut dia, harus lebih dulu memiliki jalan yang mulus dan terawat sebelum sistem jalan berbayar dijalankan.
Ia juga menyoroti pentingnya drainase yang baik serta penerangan jalan yang memadai. Dua hal itu dianggap sebagai bagian dari syarat dasar agar sistem semacam ini layak diterapkan.
Selain kualitas jalan, fasilitas pendukung lain juga disebut harus tersedia. CCTV dinilai perlu untuk membantu keamanan pengguna jalan dan mendukung pengawasan di lapangan.
Layanan darurat masuk syarat utama
Dedi turut menekankan perlunya pos layanan darurat di titik-titik tertentu. Pos ini disebut harus dilengkapi ambulans, mobil derek, pemadam kebakaran, dan tenaga medis.
Bagi Dedi, kelengkapan layanan darurat menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem jalan berbayar. Artinya, gagasan tersebut baru bisa berjalan jika standar infrastruktur dan respons lapangan sudah terpenuhi.
Wacana ini kemudian memunculkan pembicaraan baru soal model pembiayaan jalan yang lebih langsung menghubungkan biaya dengan penggunaan. Di saat yang sama, usulan itu juga menunjukkan bahwa penerapannya menuntut kesiapan teknis yang tidak sederhana, mulai dari kondisi jalan hingga perangkat pengawasan dan layanan darurat.
Source: bogor-today.com-
-
-
-
