Perdebatan tentang lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri kini bergeser ke satu pertanyaan yang lebih mendasar: apa ukuran yang paling tepat untuk menilai sebuah kunjungan kenegaraan. Dari Istana, jawabannya ditegaskan lewat manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata besarnya biaya yang keluar.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari menilai setiap keputusan Presiden untuk bepergian ke luar negeri tidak diambil tanpa pertimbangan. Ia menekankan bahwa arah kebijakan itu selalu diarahkan untuk kepentingan Indonesia, sehingga hasil akhirnya perlu dilihat secara utuh.
Istana menilai hasil lebih penting dari ongkos
Dalam penjelasannya kepada wartawan, Qodari menyebut azas kemanfaatan harus menjadi tolok ukur utama. Menurut dia, kunjungan luar negeri baru layak disebut efektif jika benar-benar membawa dampak nyata bagi bangsa.
Ia juga memberi contoh lawatan Presiden ke Prancis yang disebut membahas sejumlah kerja sama bilateral. Dua bidang yang ikut masuk pembahasan adalah pertahanan dan pendidikan, yang dinilai memiliki nilai strategis bagi Indonesia.
Qodari mengatakan banyak aspek kerja sama dibicarakan dalam agenda itu. Karena itu, ia meminta publik tidak hanya berhenti pada persepsi awal soal biaya perjalanan yang terlihat besar.
Kritik Dino soal beban anggaran
Respons Istana muncul setelah Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo melalui unggahan video di akun X miliknya. Dino menyoroti bahwa perjalanan kepala negara ke luar negeri dapat menyerap biaya yang sangat besar dari berbagai komponen.
Ia menyebut biaya itu mencakup tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, hingga uang harian delegasi dan pendamping. Menurut dia, satu perjalanan luar negeri bahkan bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Dari sudut pandangnya, lawatan luar negeri sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering jika manfaatnya belum sepadan dengan anggaran yang dipakai. Ia menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengabaikan kebutuhan diplomasi.
Alternatif agar diplomasi tetap berjalan
Meski mengkritik frekuensi perjalanan, Dino tidak menutup pentingnya hubungan antarnegara tetap terjaga. Ia menawarkan beberapa cara agar diplomasi bisa terus berjalan tanpa harus selalu bergantung pada kunjungan fisik.
Saran pertamanya adalah memaksimalkan komunikasi jarak jauh seperti video call, zoom call, atau telepon. Ia juga mengusulkan agar Presiden memanfaatkan forum internasional untuk bertemu kepala negara lain.
Menurut Dino, langkah itu dapat membantu menghemat anggaran sekaligus menjaga komunikasi diplomatik. Ia juga meminta agar kunjungan internasional direncanakan secara profesional dan tidak sekadar bersifat seremonial.
Selain itu, Dino mendorong agar Indonesia lebih banyak menerima tamu negara dalam satu tahun ke depan. Ia juga menyarankan agar misi diplomatik yang bersifat taktis diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Sebagai pembanding, Dino menyinggung Presiden China Xi Jinping yang dinilainya lebih sering menerima tamu negara di Beijing. Pandangan itu ia ajukan sebagai contoh pendekatan diplomasi yang menurutnya lebih efisien.
Dua cara pandang yang sama-sama menyorot efektivitas
Perbedaan pandangan antara Dino dan Istana memperlihatkan dua ukuran yang kerap dipakai dalam melihat diplomasi luar negeri. Satu sisi menyoroti efisiensi anggaran, sementara sisi lain menempatkan manfaat politik, ekonomi, dan kerja sama sebagai penentu utama.
Bagi Qodari, selama lawatan menghasilkan kerja sama yang strategis dan bernilai bagi negara, biaya yang dikeluarkan tetap punya dasar yang kuat. Di titik ini, perdebatan bukan hanya soal sering atau tidaknya Presiden ke luar negeri, melainkan soal seberapa besar hasil yang kembali ke Indonesia.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
