Isyarat keras dari Teheran kembali mengubah hitung-hitungan di Selat Hormuz. Iran menegaskan kapal dan peralatan militer dari negara yang dianggap musuh tidak lagi akan diberi izin melintas di jalur strategis itu.
Pernyataan tersebut membuat Selat Hormuz kembali menjadi titik perhatian dunia. Jalur ini bukan hanya penting bagi pelayaran, tetapi juga menjadi simpul utama arus energi dan pengiriman barang di kawasan.
Kebijakan yang dibuat lebih tegas
Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref, menyampaikan bahwa sebelumnya Iran masih memberi izin lewat untuk peralatan militer yang diarahkan melawan negaranya. Kini, menurut dia, sikap itu sudah berubah dan Teheran tidak akan membiarkan hal serupa terjadi lagi.
Pernyataan itu menandai pengetatan yang lebih keras dibanding pendekatan sebelumnya. Iran ingin menegaskan kendali atas akses militer di selat yang selama ini dipandang sangat sensitif.
Selat yang bisa memicu dampak luas
Posisi Selat Hormuz membuat setiap perubahan kebijakan di sana cepat memengaruhi situasi global. Gangguan pada jalur itu dapat merembet ke pasar energi dan menambah ketegangan keamanan di kawasan.
Di saat yang sama, Iran juga mengisyaratkan pengaturan khusus untuk lalu lintas di jalur tersebut. Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi mengatakan hanya kapal komersial dan pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan diuntungkan.
Azizi juga menegaskan bahwa pendukung proyek Washington akan ditolak aksesnya. Dengan arah kebijakan seperti itu, ruang gerak bagi kapal-kapal tertentu di selat tersebut menjadi semakin sempit.
Diplomasi berjalan di tengah ancaman
Sikap keras di laut berjalan beriringan dengan bahasa politik yang tidak kalah tajam. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan Teheran siap kembali ke konflik militer langsung jika negosiasi dengan Amerika Serikat terus menemui jalan buntu.
Sementara itu, pembicaraan antara Iran dan pihak-pihak terkait masih belum menghasilkan terobosan. Teheran menuntut kedaulatan penuh atas Selat Hormuz, tetapi tuntutan itu ditolak negara-negara Teluk.
Kondisi tersebut membuat ruang kompromi semakin terbatas. Di tengah kebuntuan itu, Iran menunjukkan bahwa jalur diplomasi dan ancaman keamanan berjalan bersamaan.
Dampak ekonomi ikut melebar
Tekanan di Selat Hormuz disebut sudah berdampak pada pasokan energi dunia. Blokade di jalur tersebut sejak 28 Februari disebut mengganggu seperlima pasokan minyak dunia.
Efeknya tidak berhenti di kawasan. Araghchi menulis di akun X miliknya bahwa warga Amerika kini ikut menanggung biaya tinggi dari perang pilihan terhadap Iran, termasuk kenaikan harga gas, tekanan pada pasar saham, lonjakan utang AS, dan meningkatnya suku bunga hipotek.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf juga melontarkan sindiran kepada Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Ia menilai beban utang Amerika yang mencapai US$39 triliun bisa memicu krisis finansial global baru.
Tekanan dari dalam negeri tidak ringan
Di saat tampil keras ke luar, Iran juga sedang menghadapi tekanan berat di dalam negeri. Inflasi pangan disebut melonjak hingga 115% pada bulan lalu, sehingga harga minyak goreng, beras, dan ayam naik tajam hingga tiga kali lipat.
Kondisi mata uang juga memburuk. Nilai tukar rial di pasar gelap Teheran disebut ambruk mendekati rekor terendah, sekitar 1,8 juta per dolar AS.
Situasi itu menambah beban masyarakat di tengah ketidakpastian politik dan keamanan yang masih berlangsung. Media negara terus menyiarkan narasi siap perang, sementara kendaraan lapis baja dan pos pemeriksaan bersenjata masih siaga di jalan-jalan kota.
Pintu mediasi masih dibuka
Meski ketegangan meningkat, Iran belum sepenuhnya menutup jalur komunikasi. Setelah kebuntuan dalam dialog sebelumnya di Islamabad, Araghchi mengatakan Iran kini membuka peluang mediasi dari Beijing.
Sinyal itu muncul setelah pertemuan Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping, yang dinilai bisa membuka ruang baru bagi jalur komunikasi. Namun, peluang tersebut tetap berhadapan dengan suasana domestik Iran yang masih mencekam.
Ketegangan itu juga diperkuat oleh tindakan keras pemerintah terhadap para pengunjuk rasa antikorupsi pada Januari lalu. Otoritas Iran disebut memberlakukan pemadaman internet total selama 78 hari dan menjalankan eksekusi mati terhadap pembangkang politik hampir setiap hari.
Source: mediaindonesia.com-
-
-
-
