Di tengah dorongan banyak negara untuk membentuk aturan stablecoin masing-masing, Andrew Bailey justru menyoroti risiko yang muncul ketika standar Inggris dan Amerika Serikat tidak sejalan. Gubernur Bank of England itu menilai perbedaan pendekatan tidak hanya memicu gesekan regulasi, tetapi juga dapat membuat Inggris menjadi tujuan pelarian dana saat pasar mengalami tekanan.
Peringatan itu terutama tertuju pada stablecoin berbasis dolar yang tidak punya mekanisme penebusan langsung yang jelas. Bailey melihat token semacam itu dapat berubah menjadi instrumen yang diburu ketika krisis datang, karena pemegang aset akan mencari jalur paling aman untuk menebus dan memindahkan dana.
Bailey menegaskan stablecoin hanya akan berjalan baik jika ada standar internasional yang jelas. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam konferensi Bank of England tentang ketidakseimbangan keuangan, sembari mengingatkan bahwa perbedaan aturan antarnegara berpotensi menimbulkan benturan besar dengan Washington.
Sebagai ketua Financial Stability Board, Bailey juga lama mengkritik token yang dipatok ke dolar karena dianggap bisa mengikis kedaulatan moneter. Dalam pandangannya, persoalan stablecoin bukan hanya soal inovasi pembayaran, tetapi juga soal siapa yang memegang kendali atas arus uang lintas batas.
Di saat yang sama, Bailey mendorong bank-bank Inggris untuk lebih memilih tokenized deposits daripada menerbitkan stablecoin sendiri. Arah itu menunjukkan bahwa regulator Inggris lebih nyaman dengan bentuk digitalisasi simpanan yang tetap berada dalam kerangka perbankan tradisional.
Kekhawatiran Bailey tidak berhenti pada desain produknya saja. Ia mengaitkan stablecoin dengan skenario rush saat penebusan besar-besaran dapat mengalir ke Inggris dan memberi tekanan pada sistem keuangan lokal.
Tekanan regulasi ikut datang dari Eropa
Sikap keras Bailey muncul bersamaan dengan penolakan Christine Lagarde dari Bank Sentral Eropa. Lagarde juga menilai stablecoin, termasuk yang didenominasikan euro, tetap membawa risiko bagi stabilitas keuangan dan transmisi kebijakan moneter.
Gelombang pengetatan regulasi itu hadir setelah Donald Trump menandatangani GENIUS Act pada Juli lalu. Setelah itu, FDIC dan OCC mulai mengajukan aturan implementasi, sementara Senate Banking Committee dijadwalkan membahas CLARITY Act bulan ini.
UU tersebut menjadi bagian dari agenda struktur pasar yang ditargetkan Gedung Putih untuk lolos pada 4 Juli. Karena itu, standar stablecoin kini menjadi salah satu arena penting dalam persaingan regulasi global.
Perebutan standar belum akan selesai cepat
Meski Financial Stability Board tidak punya kewenangan untuk membuat aturan langsung, pengaruhnya tetap besar. Christian Walker, ketua sekaligus salah satu pendiri Stablecoin Standard, menilai lembaga itu membantu membentuk konsensus internasional dasar yang kerap diikuti yurisdiksi lain ketika risiko lintas batas muncul.
Walker menilai stablecoin pada dasarnya bersifat global. Karena itu, fragmentasi jangka panjang antara rezim AS, Inggris, Uni Eropa, dan Asia akan sulit dipertahankan.
Ia juga menekankan bahwa rekomendasi FSB tetap berpengaruh pada cara bank sentral, regulator prudensial, dan pelaku institusional menilai kredibilitas serta risiko sistemik. Dengan kata lain, kekuatan lembaga itu lebih banyak datang dari kemampuan membentuk arah pasar dan regulasi daripada dari paksaan hukum.
Yang diperdebatkan bukan cuma penebusan
Tidak semua pihak sepakat dengan nada waspada Bailey. Ran Hammer, chief business officer di Orbs, menilai instrumen berbasis dolar sudah lama dipakai di luar negeri tanpa jalur penebusan langsung ke bank sentral, dan sistem itu tetap berjalan.
Hammer menambahkan bahwa saat likuiditas mengering di satu venue, arbitrase biasanya menutup celah di tempat lain. Menurutnya, pertanyaan yang lebih penting justru ada pada kualitas cadangan dan transparansi.
Jamie Green, COO Superset, membaca peringatan Bailey sebagai kekhawatiran bahwa kerangka AS telah memindahkan tekanan penebusan ke yurisdiksi yang punya jaminan konversi lebih kuat. Ia menilai Inggris bisa menjadi penampung risiko penebusan ketika pasar berada dalam kondisi stres.
Rohit Sahblok, managing director di GRT Consulting, memberi sudut pandang lain terhadap dua kerangka tersebut. Ia mencatat bahwa kerangka AS memperluas penebusan hingga jendela tujuh hari saat stres, sementara rezim Inggris menuntut penebusan 1:1 setiap saat melalui simpanan bank sentral.
Akses pasar bisa menjadi alat paling keras
James Brownlee, CEO perusahaan stablecoin t-0 yang didukung Tether, menilai dampak paling nyata bukan datang dari FSB, melainkan dari akses pasar. Ia mengatakan Inggris dapat menutup stablecoin AS yang tidak patuh dari jalur pembayaran teregulasi.
Brownlee menyebut langkah itu sebagai hambatan dagang de facto. Menurutnya, tekanan semacam itu jauh lebih sulit diabaikan dibanding rekomendasi yang tidak mengikat.
Ia juga mengingatkan bahwa memutus bisnis Inggris dari sistem pembayaran global yang lebih murah dan mudah akan membawa biaya tersendiri. Dari sini, perdebatan stablecoin bergerak dari urusan teknologi menjadi perebutan kendali atas aturan main pembayaran lintas negara.
