Kuliah jalanan di Aksi Kamisan ke-908 di depan Istana Merdeka menjadi panggung bagi kritik terhadap arah pendidikan tinggi yang dinilai makin jauh dari fungsi dasarnya. Di tengah peserta aksi yang duduk menyimak, dosen FISIP UI Irwansyah menilai kampus kini bergerak mengikuti logika pasar, bukan lagi mengutamakan pembebasan dan pembentukan nalar kritis.
Ia menggambarkan perguruan tinggi seperti sedang diperlakukan sebagai industri yang menyiapkan tenaga kerja. Dalam pandangannya, mahasiswa pun kian ditempatkan sebagai komoditas, sementara kampus berubah menjadi ruang yang lebih dekat dengan kepentingan komersial daripada ruang tumbuhnya pemikir humanis.
Kampus, ilmu, dan logika pasar
Irwansyah menyorot cara pengetahuan diproduksi di lingkungan pendidikan tinggi. Menurut dia, ilmu pengetahuan telah diprivatisasi untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk memperluas akses dan kesadaran publik.
Ia mengaitkan kondisi itu dengan menguatnya prinsip neoliberalisme di dunia pendidikan. Liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi disebut tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi, tetapi juga membentuk cara kampus bekerja.
Dampaknya, kampus dinilai makin menyerupai fasilitas umum berbayar yang melayani kepentingan pasar. Di tengah situasi itu, pengetahuan dianggap tidak boleh tunduk pada narasi penguasa, karena kekuatan yang sulit direbut adalah pengetahuan yang lahir dari kesadaran diri, bukan dari kepentingan penindas.
Soal ingatan sejarah yang dianggap hilang
Kritik Irwansyah tidak berhenti pada komersialisasi kampus. Ia juga menyinggung Universitas Indonesia yang menurutnya abai terhadap sejarah pelanggaran HAM yang berkaitan dengan mahasiswanya sendiri.
Nama Yap Yun Hap, mahasiswa UI yang tewas ditembak dalam Tragedi Semanggi I pada 24 September 1999, menjadi salah satu contoh yang ia angkat. Irwansyah menyebut sosok itu tidak pernah benar-benar diakui secara resmi oleh kampus.
Ia menilai tidak ada monumen khusus untuk mengenangnya dan namanya juga tidak diajarkan dalam kurikulum sejarah universitas. Bagi dia, penghilangan ingatan semacam ini bukan sekadar kelalaian administratif.
Irwansyah memandangnya sebagai cara sistemik membentuk generasi yang tidak peduli pada politik, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ia juga menilai kondisi tersebut membuat generasi baru tumbuh tanpa kepekaan terhadap penindasan yang masih berlangsung.
Dikaitkan dengan demokrasi dan Papua
Menurut Irwansyah, hilangnya ingatan sejarah memberi dampak yang lebih luas dari sekadar lingkungan kampus. Publik, katanya, menjadi lebih mudah abai terhadap bentuk-bentuk kolonialisme internal, termasuk yang terjadi di Papua.
Ia lalu mengaitkan semua itu dengan semangat Reformasi 1998 yang dinilainya belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan bernegara. Dalam pandangannya, situasi hari ini bukan kelanjutan cita-cita reformasi, melainkan bentuk rezim yang ia sebut otoriter, fasis, dan imperialis.
Meski kritiknya terdengar keras, Irwansyah tidak mengajak massa larut dalam keputusasaan. Ia justru menyerukan agar kemarahan diubah menjadi energi perlawanan dan pengetahuan dijadikan senjata untuk memperkuat demokrasi yang bebas dari penindasan.
Di tengah kuliah jalanan itu, ia sempat meneriakkan seruan “Rakyat Bersatu, Tak Bisa Dikalahkan!”. Pesan yang ia bawa menutup aksinya dengan penekanan bahwa pendidikan seharusnya tetap berjalan sebagai proses mengajar dan membangun kesadaran.
Source: www.suara.com-
-
-
-
