Kenaikan harga minyak dunia yang sudah menembus 100 dolar AS per barel belum membuat Komisi XI DPR RI pesimistis terhadap kemampuan APBN menahan subsidi BBM. Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun menilai ruang fiskal Indonesia masih cukup untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil sampai akhir tahun.
Sikap itu muncul karena beban yang naik dinilai masih bisa dikelola selama rata-rata harga minyak dunia tidak bergerak jauh dari level saat ini hingga penutupan tahun. Misbakhun melihat pemerintah bersama DPR sudah menghitung kebutuhan anggaran dengan cermat, sehingga tekanan dari pasar global belum dianggap mengancam ketahanan APBN secara langsung.
Subsidi tetap ditahan demi daya beli
Keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi bukan sekadar soal menahan beban anggaran. Bagi Komisi XI, kebijakan ini berkaitan langsung dengan upaya melindungi daya beli masyarakat, menjaga inflasi, dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.
Misbakhun menyebut Presiden Prabowo memiliki dorongan kuat untuk tidak membebankan kenaikan harga kepada masyarakat lapisan tertentu. Karena itu, pemerintah memilih menanggung sebagian konsekuensi fiskal agar harga di tingkat konsumen tidak ikut terdorong naik.
Asumsi APBN sudah melewati tekanan pasar
Dalam hitungan APBN, harga minyak awalnya dipatok di kisaran 70 dolar AS per barel. Kondisi pasar saat ini memang sudah berada di atas asumsi tersebut, sehingga wajar jika muncul pertanyaan mengenai seberapa jauh negara bisa bertahan menghadapi beban subsidi yang makin besar.
Namun, Komisi XI menilai perbandingan itu tidak cukup jika hanya melihat lonjakan sesaat. Misbakhun mengingatkan bahwa Indonesia juga pernah melewati periode ketika harga minyak berada di bawah 70 dolar AS per barel, sehingga secara rata-rata fiskal, kemampuan APBN masih dinilai aman.
Rupiah ikut menentukan beban anggaran
Selain harga minyak, pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga menjadi perhatian serius. Misbakhun menilai kondisi kurs seperti ini bisa mendorong inflasi, terutama lewat kenaikan harga barang impor yang kemudian berpotensi merembet ke harga barang lain.
Ia meminta Bank Indonesia mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Misbakhun juga menyebut Gubernur Bank Indonesia telah mengakui bahwa posisi rupiah saat ini berada di bawah nilai fundamentalnya.
Tekanan impor dan inflasi masih harus diawasi
Bagi Komisi XI, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan kecil. Selisih harga akibat kurs yang melemah akan langsung menambah tekanan pada barang-barang impor, lalu membuka peluang tekanan harga yang lebih luas di dalam negeri.
Karena itu, stabilisasi rupiah disebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga daya tahan APBN. Ketika harga minyak dunia dan nilai tukar sama-sama tertekan, kemampuan fiskal Indonesia dalam menopang subsidi BBM ikut bergantung pada pengelolaan dua variabel tersebut secara bersamaan.
Kekhawatiran dinilai wajar, tetapi hitungan dianggap matang
Di tengah keraguan soal kemampuan negara mempertahankan subsidi BBM, Misbakhun menilai kekhawatiran itu memang dapat dimengerti. Meski begitu, ia menegaskan kebijakan pemerintah tidak berdiri di atas perkiraan kasar, melainkan pada perhitungan yang sudah disiapkan secara matang.
Selama rata-rata harga minyak dunia masih sesuai skenario yang telah dihitung, Komisi XI DPR RI tetap melihat APBN sebagai penopang utama untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap ditahan. Dalam pandangan mereka, stabilitas rupiah kini menjadi faktor lain yang sama pentingnya dalam menentukan seberapa kuat fiskal negara menghadapi tekanan hingga akhir tahun.
Source: mediaindonesia.com
