Sorotan publik terhadap motor listrik untuk operasional Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berhenti pada soal harga. Nama unit yang dipakai Badan Gizi Nasional juga ikut memantik pertanyaan, karena merek yang disebut di lapangan ternyata tidak sepenuhnya sama dengan identitas pabrik aslinya.
BGN akhirnya memberi penjelasan bahwa kendaraan itu memang disiapkan untuk mendukung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bekerja di lapangan. Unit tersebut sudah masuk dalam rencana anggaran BGN untuk 2025, sehingga pengadaannya diklaim bukan keputusan mendadak.
Merek di lapangan berbeda dengan asal produksinya
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut motor listrik yang digunakan berjenis Emmo JVX GT dan JVH Max. Tetapi penelusuran data digital menunjukkan unit itu merupakan hasil rebranding oleh PT Adlas Sarana Elektrik.
Sumber produksi utamanya berasal dari Jiangsu Keyroad Transportation Technology Co Ltd di China. Model yang sama juga disebut memiliki nama asli Tinbot atau Kollter ES1 Pro-M di pasar lain.
Dadan menilai penggunaan nama berbeda untuk produk yang sama bukan hal yang janggal dalam pasar internasional. Ia menyebut praktik serupa juga terjadi di Eropa dan Kanada, di mana satu jenis kendaraan bisa hadir dengan merek yang berlainan.
“Motor ini di Eropa ada merek lain, sejenis tapi dengan merek yang berbeda. Kalau di Eropa namanya Tinbot. Di Eropa dan Kanada karena itu satu jenis,” kata Dadan.
Alasan pemilihan unit masih dicari
Selain soal identitas pabrik, BGN juga belum membuka sepenuhnya dasar pemilihan motor tersebut dibanding merek lain yang sudah lebih dikenal di Indonesia. Dadan mengatakan rincian teknis dan pertimbangan pengadaan berada di bawah kewenangan pejabat pembuat komitmen.
Karena itu, BGN masih menelusuri alasan unit tersebut dipilih untuk kebutuhan operasional di lapangan. Menurut Dadan, klarifikasi internal masih berjalan agar seluruh proses bisa dijelaskan dengan utuh.
“Ya, ini harus ditanyakan kepada pejabat pembuat komitmen. Secara detail,” kata Dadan.
Ia juga menanggapi pertanyaan publik mengenai mengapa kendaraan yang dipakai tidak berasal dari produsen yang sudah memiliki jaringan layanan purna jual lebih luas di Indonesia. Hal itu, kata dia, masih menjadi bagian dari klarifikasi yang diminta pimpinan lembaga.
“Itu bagian klarifikasi yang sedang saya minta,” kata Dadan.
Harga disebut di bawah kisaran pasar
Di tengah perdebatan soal merek dan asal produksi, BGN menyebut harga pengadaan motor listrik itu berada di bawah harga pasar. Dadan mengatakan harga pasar unit serupa umumnya berada pada kisaran Rp 52 juta sampai Rp 56 juta per unit.
Untuk model trail, BGN disebut mendapatkan harga sekitar Rp 42 juta hingga Rp 43 juta. Sementara model motor listrik biasa disebut berada di angka Rp 41 juta.
“Kalau untuk sementara dari laporan yang ada kan, ada harga pasar ya. Ini berbasis laporan sih di bawah harga pasar. Harga pasar kalau tidak salah antara Rp 52 juta sampai Rp 56 juta. Kemudian untuk pengadaan BGN untuk yang trail harganya kurang-lebih Rp 43 juta, antara Rp 42 sampai Rp 43 juta,” kata Dadan.
Perbedaan harga antara versi trail dan reguler tampak tidak terlalu jauh. Meski begitu, keduanya tetap diposisikan sebagai kendaraan operasional untuk mendukung kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
“Dan kemudian untuk yang motor listrik biasa itu Rp 41 juta,” kata Dadan.
Klarifikasi yang masih berlanjut
Pengadaan motor listrik ini kini menjadi bagian dari penjelasan resmi BGN mengenai dukungan logistik untuk program tersebut. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada angka pembelian, tetapi juga pada nama dagang, asal produksi, dan alasan pemilihan unit.
BGN menyatakan proses penelusuran internal masih berlangsung agar pengadaan itu bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan operasional. Di saat yang sama, lembaga itu masih diminta menjelaskan mengapa unit dengan identitas merek berbeda dari pabrik aslinya dipilih untuk mendukung program nasional yang melibatkan kerja lapangan secara langsung.
-
-
-
-
