Di tengah tekanan ekonomi global yang belum stabil, pemerintah memilih menahan harga BBM subsidi dan LPG subsidi agar tidak bergerak hingga akhir 2026. Keputusan ini menjadi sinyal bahwa perlindungan daya beli masyarakat masih ditempatkan di depan, terutama karena dua komponen energi itu langsung memengaruhi kebutuhan harian rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 di Hotel Merlynn Park, Petojo Utara, Jakarta Pusat. Dalam forum itu, ia menempatkan kebijakan subsidi energi sebagai langkah yang harus tetap berpihak pada rakyat.
Subsidi energi dipertahankan
Bahlil menyebut ada banyak dorongan agar harga energi bersubsidi dinaikkan. Namun, pemerintah memilih tidak mengikuti tekanan itu karena kondisi global dinilai masih penuh ketidakpastian.
Menurut dia, arahan Presiden menjadi dasar utama dalam menjaga agar subsidi tidak berubah. Sikap itu juga disebut sejalan dengan posisi Partai Golkar yang berpihak kepada rakyat.
BBM subsidi dan LPG subsidi masih memegang peran penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketika harga keduanya berubah, dampaknya biasanya langsung terasa pada biaya hidup masyarakat.
Langkah hati-hati di tengah gejolak global
Bahlil menyoroti situasi internasional yang belum memberi ruang nyaman bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah dinilai perlu lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang bisa menambah beban publik.
Keputusan mempertahankan subsidi diambil setelah melihat berbagai dinamika yang mendorong penyesuaian tarif. Meski begitu, pertimbangan utama tetap berada pada perlindungan masyarakat.
Dalam konteks ini, subsidi energi masih dipakai sebagai instrumen untuk menahan gejolak ekonomi. Stabilitas harga energi dianggap penting agar kebutuhan dasar tetap terjangkau di tengah tekanan yang belum mereda.
Sorotan lain soal penerimaan negara
Di luar pembahasan subsidi, Bahlil juga menyinggung praktik transfer pricing dan under invoicing dalam ekspor sumber daya alam. Ia menyebut pola itu ditemukan dalam aktivitas ekspor komoditas dan berpotensi menggerus penerimaan pajak negara.
Menurut penjelasannya, harga jual ke perusahaan afiliasi di luar negeri kerap dibuat jauh lebih rendah dari harga pasar. Setelah itu, komoditas yang sama dijual kembali dengan harga lebih tinggi di negara tujuan.
Bahlil menilai skema seperti itu membuat negara hanya menerima dasar pajak dari nilai yang lebih kecil. Karena itu, ia mendorong penertiban melalui kebijakan satu pintu.
Arahan untuk Kosgoro tetap kompak
Dalam forum yang sama, Bahlil juga memberi pesan kepada dua bakal calon ketua umum Kosgoro periode 2026-2031, Sari Yuliati dan La Ode Saiful Akbar. Ia meminta keduanya menjaga persatuan dan mengutamakan kebesaran hati selama proses pemilihan.
Ia menegaskan bahwa organisasi yang kuat membutuhkan kekompakan dan kerja sama. Kompetisi tetap bisa berjalan, tetapi ujungnya harus mengarah pada persandingan, bukan perpecahan.
Bahlil menyebut kedua figur itu sama-sama kader yang baik dan dikenal di internal organisasi. Karena itu, keputusan akhir diserahkan kepada forum musyawarah untuk menentukan pemimpin berikutnya.
