Pelantikan Laura Fernandez menandai awal yang keras bagi Costa Rica. Pemerintah baru langsung menaruh keamanan dalam negeri dan hubungan dekat dengan Amerika Serikat sebagai dua poros utama yang akan menentukan arah kebijakan ke depan.
Fernandez, yang berusia 39 tahun, menang dalam pemungutan suara 1 Februari untuk menggantikan Rodrigo Chaves. Di saat yang sama, Chaves tetap berada di lingkar pemerintahan karena akan melanjutkan peran ganda sebagai menteri kepresidenan dan keuangan.
Agenda keras di bidang keamanan
Sejak awal, Fernandez memberi sinyal bahwa pemerintahannya tidak akan mengambil pendekatan lunak terhadap kejahatan. Ia berjanji menjalankan reformasi besar pada sistem peradilan dan undang-undang keamanan, sambil menyiapkan penindakan luas terhadap kejahatan terorganisir.
Saat memperkenalkan menteri keamanan barunya, Gerald Campos, Fernandez bahkan menggunakan istilah “perang tanpa ampun” terhadap kejahatan terorganisir. Sikap itu mempertegas bahwa garis kebijakan yang diambil akan sangat keras sejak hari pertama.
Langkah ini muncul ketika Costa Rica menghadapi lonjakan kriminalitas dalam beberapa tahun terakhir. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang paling stabil di Amerika Tengah itu makin sering dipakai sebagai jalur transit penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat.
Sinyal kuat ke Washington
Selain keamanan, hubungan dengan Washington juga mendapat tempat penting dalam susunan kekuasaan baru. Fernandez menunjuk wakil presiden keduanya, Douglas Soto, sebagai duta besar untuk Washington, sebuah keputusan yang menunjukkan keinginan menjaga jalur komunikasi yang erat dengan pemerintah AS.
Momen pelantikan juga dihadiri Kristi Noem, utusan khusus AS yang memimpin pendekatan militeristik pemerintahan Trump di Amerika Latin. Kehadiran itu menambah bobot politik pada awal masa jabatan Fernandez dan memperlihatkan betapa pentingnya relasi dengan Washington bagi kabinet baru.
Modal politik di parlemen
Kekuatan Fernandez tidak hanya datang dari pidato pelantikan. Di parlemen, Partai Rakyat Berdaulat yang berhaluan kanan dan dipimpinnya meraih 31 dari 57 kursi di badan legislatif satu kamar.
Hasil tersebut memberi partai Fernandez mayoritas absolut, modal yang penting untuk mendorong agenda keamanan dan reformasi yang sudah dijanjikan. Dengan dukungan seperti itu, pemerintah baru memiliki ruang yang lebih besar untuk mengubah kebijakan sesuai arah yang lebih tegas.
Kebijakan yang mulai menarik sorotan
Di tengah situasi kriminalitas yang memburuk, Costa Rica juga membangun penjara keamanan maksimum yang meniru pusat anti-terorisme CECOT di El Salvador. Langkah itu ikut membuat negara tersebut mendapat perhatian internasional.
Sorotan lain muncul ketika ratusan warga Venezuela ditahan tanpa pengadilan setelah dideportasi dari Amerika Serikat pada awal tahun lalu. Costa Rica juga menyetujui penerimaan non-warga negara yang dideportasi dari AS berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani pada Maret.
Kelompok hak asasi mengecam kebijakan itu sebagai “perjanjian negara ketiga” karena para deportee terdampar di negara yang tidak memiliki kaitan dengan mereka. Dalam konteks ini, pemerintahan Fernandez memulai masa tugasnya dengan kombinasi antara agenda keamanan yang keras, hubungan yang erat dengan Washington, dan dukungan legislatif yang kuat.
