Dorongan untuk memperjelas aturan aset digital di Washington kini masuk fase yang paling menentukan. Digital Chamber dan koalisi industrinya menekan Senat AS agar CLARITY Act tidak kembali tertahan, karena masa sidang sebelum reses musim panas dinilai sebagai kesempatan paling realistis untuk mendorong aturan itu maju.
Bagi pelaku kripto, taruhannya jauh lebih besar daripada satu pemungutan suara. RUU ini dipandang sebagai jendela legislatif terakhir yang masih terbuka sebelum jadwal politik Kongres makin padat dan ruang kompromi menyempit.
Tekanan politik dari industri kripto
Digital Chamber kini memimpin koalisi yang melibatkan lebih dari 100 perusahaan kripto. Dukungan juga datang dari Crypto Council for Innovation dan Blockchain Association, yang bersama-sama mendorong Senat agar tidak membiarkan pembahasan CLARITY Act berlarut.
Langkah itu muncul setelah Komite Perbankan Senat menyetujui RUU tersebut dengan suara 15-9 pada 14 Mei 2026. Bagi industri, hasil itu menunjukkan ada momentum politik yang belum boleh hilang begitu saja.
Hambatan terbesar ada di Senat
CLARITY Act, atau H.R. 3633, sebenarnya sudah lebih dulu lolos dari DPR AS pada Juli 2025 dengan margin 294-134. Dukungan besar di DPR memberi sinyal bipartisan yang kuat, tetapi jalan di Senat jauh lebih rumit.
Masalah utamanya adalah penyatuan versi yang sudah maju di Komite Perbankan dengan versi terpisah dari Komite Pertanian Senat. Proses rekonsiliasi itu menyentuh inti pembagian kewenangan antara SEC dan CFTC sebelum pemungutan suara di lantai Senat bisa dijadwalkan.
Digital Chamber menilai jarak antara persetujuan komite dan jadwal voting sebagai fase paling rawan. Pada tahap itu, RUU bipartisan sering tersendat oleh kalkulasi filibuster, agenda lain, dan oposisi yang bergerak terkoordinasi.
Isi aturan yang diperebutkan
CLARITY Act akan membagi pengawasan aset digital secara resmi antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission. RUU ini juga memperkenalkan definisi hukum untuk “digital commodities” serta uji “mature blockchain” untuk menilai konsentrasi token, sebaran tata kelola, dan penggunaan jaringan.
Melalui uji itu, suatu token dapat berpindah dari yurisdiksi sekuritas ke komoditas jika memenuhi syarat tertentu. Para pendukung menilai kerangka ini lebih jelas daripada situasi saat ini, ketika SEC menggunakan uji Howey per kasus tanpa safe harbor yang mengikat.
Kepastian seperti itu dinilai penting bagi manajer aset, pemroses pembayaran, dan perusahaan fintech. Mereka dapat mengambil keputusan penempatan modal dengan dasar yang lebih jelas, bukan hanya membaca arah penegakan yang berubah-ubah.
Dampak ke stablecoin dan perusahaan pembayaran
Walau stablecoin bukan fokus utama RUU, efeknya tetap menarik perhatian perusahaan berbasis pembayaran. Para pendukung percaya bahwa kejelasan soal token yang masuk aturan komoditas akan memudahkan integrasi bank dan stablecoin pembayaran.
Coinbase juga ikut mendorong argumen bahwa RUU ini menjawab apa yang mereka sebut sebagai pelampauan kewenangan regulasi oleh SEC. Sikap itu sejalan dengan narasi Digital Chamber yang menolak pola penegakan lewat regulasi tanpa landasan undang-undang.
Lobi industri dan isu etika
Dalam surat ke Komite Perbankan Senat pada April, Digital Chamber menyoroti apa yang di industri disebut Operation Choke Point 2.0. Istilah itu merujuk pada tekanan de-banking yang dinilai dilakukan regulator federal terhadap perusahaan kripto tanpa proses perumusan aturan formal.
Bagi kelompok pendukung, CLARITY Act adalah cara untuk memindahkan tindakan lembaga ke jalur hukum yang jelas dan berada di bawah pengawasan Kongres. Karena itu, dorongan saat ini tidak hanya mengejar hasil pemungutan suara, tetapi juga membangun catatan politik jika RUU ini gagal pada masa sidang kali ini.
Koalisi industri yang terlibat juga mencakup Coinbase, Ripple, Kraken, Circle, Andreessen Horowitz, dan Paradigm. Stand With Crypto turut menjalankan ajakan terpisah kepada konstituen, memperlihatkan strategi yang menyasar lobi elite sekaligus tekanan akar rumput.
Di sisi lain, isu etika tetap menjadi bagian sensitif dari proses politiknya. Provisi itu berkaitan dengan kekhawatiran soal pejabat yang mendapat keuntungan dari kripto, termasuk kaitan yang disorot Senator Elizabeth Warren dengan keterlibatan kripto keluarga Trump.
Senator Cynthia Lummis mengatakan pemungutan suara di lantai bisa terjadi pada Agustus 2026. Namun syarat 60 suara masih menjadi penghalang utama, sehingga RUU ini tetap membutuhkan dukungan Demokrat yang lebih luas daripada satu suara lintas partai yang sudah muncul di komite.
