Bansos digital tidak cukup hanya mengandalkan sistem yang rapi. Cahyono Tri Birowo menegaskan bahwa kunci utamanya tetap berada pada akurasi data penerima, karena teknologi akan kehilangan manfaatnya jika sasaran masih keliru.
Peringatan itu muncul saat pembahasan penyaluran bantuan sosial berbasis sistem digital di Ambon. Fokus pembicaraan bukan sekadar memindahkan layanan dari cara manual ke bentuk elektronik, melainkan memastikan bantuan benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan.
Dalam pandangan Cahyono, digitalisasi justru harus dimulai dari fondasi paling dasar, yaitu validitas data. Tanpa data yang benar, penyaluran bantuan berisiko meleset dari target dan gagal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Pemetaan kebutuhan warga lewat data
Cahyono menjelaskan bahwa sistem otomatisasi memberi ruang bagi pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi dan sosial warga dengan lebih nyata. Dari pemetaan itu, jenis bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, sehingga pola distribusi tidak lagi seragam.
Pemerintah juga menggunakan sejumlah indikator untuk menjaga data tetap mutakhir. Indikator itu mencakup tingkat pendapatan, penggunaan daya listrik, dan riwayat kesehatan yang diproses secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, skema bantuan diarahkan berdasarkan kebutuhan nyata warga. Model ini bergeser dari pola lama yang cenderung mengikuti ketersediaan program bantuan.
Verifikasi diperkuat lewat lintas sektor
Agar data semakin kuat, sistem ini melibatkan kerja sama dengan kepolisian dan sektor ketenagalistrikan. Kolaborasi itu ditujukan untuk membuat verifikasi berjalan lebih menyeluruh dan lebih akurat.
Cahyono menilai aplikasi berbasis data juga akan membantu pendamping sosial dan pemerintah daerah. Proses identifikasi di lapangan diharapkan menjadi lebih mudah, sementara risiko kesalahan bisa ditekan.
Ia menegaskan bahwa arah penyaluran bansos ikut berubah. Bantuan sosial tidak lagi berbasis pada kebutuhan program semata, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan tiap warga.
Arah baru pelayanan publik
Transformasi digital ini juga diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif. Pemerintah ingin pelayanan publik menjadi lebih dekat dengan masyarakat melalui sistem data yang terintegrasi.
Di saat yang sama, skema baru bansos tidak dimaksudkan agar warga terus bergantung pada bantuan pemerintah. Bantuan diposisikan sebagai jembatan supaya masyarakat bisa keluar dari kemiskinan dan menjadi lebih mandiri.
Cahyono juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Teknologi diharapkan memudahkan pendamping dan pemerintah daerah agar distribusi bantuan semakin tepat sasaran.
Pemerintah terus mengoptimalkan pelayanan publik melalui perbaikan sistem data yang terintegrasi secara nasional. Validasi data yang ketat dipandang sebagai standar baru dalam pengelolaan jaring pengaman sosial di masa depan.
Cahyono berharap transformasi ini dapat menjadi agen perubahan dalam layanan pemerintah. Menurutnya, masyarakat perlu melihat bahwa pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat.
