Perdebatan soal batas protes politik di Inggris kembali memanas setelah Keir Starmer membuka kemungkinan pelarangan sebagian aksi pro-Palestina. Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa penggunaan frasa “globalise the Intifada” dapat berujung pada proses hukum.
Pernyataan itu langsung menempatkan pemerintah Inggris di titik sensitif antara kebebasan berekspresi dan kekhawatiran soal keamanan publik. Starmer tetap menekankan dukungannya terhadap demonstrasi damai, tetapi ia juga mendorong pembatasan bahasa yang lebih ketat dalam unjuk rasa pro-Palestina.
Sorotan utama kini tertuju pada frasa yang menurut Starmer berada “completely off limits”. Sebelumnya, ia telah menyebut slogan itu sebagai bentuk “extreme racism” dan mengatakan para penggunanya “should be prosecuted”.
Kepala Kepolisian Metropolitan, Sir Mark Rowley, ikut memperkeras sikap itu. Dalam pernyataannya kepada BBC, ia mengatakan orang yang memakai frasa tersebut “likely to be arrested”.
Bagi para pendukungnya, slogan itu dipahami sebagai seruan untuk memperluas gerakan pro-Palestina ke skala global. Namun bagi para pengkritiknya, frasa itu dianggap mendorong kebencian dan kekerasan.
Tekanan terhadap Starmer tidak muncul dalam ruang hampa. Gelombang kekhawatiran soal anti-Semitisme ikut membesar setelah serangan penusukan terhadap dua pria di Golders Green, kawasan di London utara yang memiliki komunitas Yahudi besar.
Seorang warga negara Inggris berusia 45 tahun yang lahir di Somalia kemudian ditahan dalam proses pengadilan awal pada Jumat atas tuduhan percobaan pembunuhan. Insiden itu ikut memperkuat dorongan agar pemerintah mengambil langkah yang lebih keras terhadap aksi jalanan yang dianggap melampaui batas.
Dalam kunjungannya ke lokasi serangan dan sebuah layanan ambulans sukarelawan Yahudi pada Kamis, Starmer mendapat cemoohan dari sebagian warga setempat. Mereka menilai pemerintah belum cukup melindungi komunitas mereka, sementara sejumlah warga lain juga mengecam demonstrasi pro-Palestina yang terus digelar di berbagai kota di Inggris.
Di tengah tekanan itu, Starmer mengatakan bahwa pembahasan dengan pihak kepolisian sudah berlangsung untuk menentukan langkah lanjutan. Ia juga menyebut larangan terhadap sebagian aksi bisa dianggap tepat dalam kondisi tertentu.
Nada tersebut memperlihatkan bahwa opsi pembatasan tidak lagi sebatas wacana. Pemerintah kini terlihat sedang menimbang tindakan yang lebih tegas terhadap demonstrasi yang dinilai melewati garis aman antara protes politik dan potensi gangguan ketertiban.
Pada saat yang sama, otoritas Inggris menaikkan tingkat siaga keamanan ke level “severe”, level kedua tertinggi. Kenaikan itu sebagian dipicu oleh serangan di Golders Green dan menambah beban politik di tengah debat yang makin tajam soal keamanan publik dan kebebasan berbicara.
Kritik terhadap pendekatan pemerintah terhadap aktivisme pro-Palestina juga terus menguat. Selama perang Israel di Gaza, pemerintah dan kepolisian Inggris berulang kali dituduh menekan gerakan pro-Palestina secara berlebihan.
Kritik itu kembali mencuat setelah polisi Inggris menangkap lebih dari 500 orang dalam vigil massal di pusat London bulan lalu. Aksi itu digelar untuk memprotes larangan terhadap kelompok kampanye Palestine Action.
Seorang demonstran yang ikut dalam vigil itu mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Inggris kini telah “descended into a non-democratic situation”. Pandangan seperti itu memperlihatkan betapa tajamnya perdebatan yang kini mengelilingi aksi pro-Palestina di Inggris.
Di mata pemerintah, isu ini tak lagi hanya soal ekspresi politik. Gerakan pro-Palestina kini juga dipandang melalui lensa keamanan, ketertiban umum, dan batas antara kebebasan berunjuk rasa dengan ujaran yang dianggap memicu kebencian.
-
-
-
-
