Pemerintah ingin ruang uji pemilu digital di Kemendagri punya fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar memamerkan teknologi. Digital Election Simulation Lab atau DESLab Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diposisikan sebagai tempat untuk menguji, mengamati, dan merumuskan arah kebijakan tata kelola pemilu digital di Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan dorongan itu saat meresmikan DESLab BSKDN di Ruang Command Center BSKDN Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Ia menilai pembahasan soal pemilu digital harus turun dari tataran konsep ke praktik yang bisa dilihat dan diuji langsung.
Dari simulasi ke rumusan kebijakan
Bagi Wiyagus, DESLab tidak cukup berhenti sebagai etalase teknologi E-Voting. Fasilitas itu perlu dipakai untuk melihat seluruh alur pemungutan suara digital secara menyeluruh, mulai dari verifikasi pemilih sampai proses audit.
Dengan pendekatan seperti itu, aparatur pemerintah, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lain bisa memahami cara kerja sistem secara nyata. Wiyagus menilai pemilu digital bukan hanya soal alat, tetapi juga soal sistem yang harus diatur dengan benar.
Ia juga menekankan bahwa hasil simulasi perlu diolah menjadi pengetahuan yang berguna. Dari sana, pemerintah dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih terukur sebelum membahas penerapan yang lebih luas.
Pengalaman awal E-Voting di Indonesia
Dorongan memperkuat DESLab tidak lepas dari pengalaman Indonesia yang sudah lebih dulu mengenal pemungutan suara elektronik. Berdasarkan data PT Inti Konten Indonesia, sistem E-Voting telah digunakan di 1.910 desa pada 16 provinsi sejak 2013 tanpa kendala berarti.
Pengalaman itu dianggap penting karena menunjukkan pemilu digital bukan hal yang sepenuhnya baru. Data tersebut juga bisa membantu Kemendagri memetakan manfaat, tantangan, dan kebutuhan tata kelola jika penerapannya dikembangkan lebih jauh.
Belajar dari praktik negara lain
Wiyagus turut menyinggung sejumlah negara yang lebih dulu menerapkan sistem digital dalam pemilu. Brasil disebut berhasil mempercepat rekapitulasi suara, sementara Estonia dikenal dengan sistem internet voting.
Amerika Serikat juga disebut menerapkan audit surat suara. Di sisi lain, Jerman, Belanda, Irlandia, dan Norwegia memberi pelajaran tentang tantangan keamanan sistem serta tingkat kepercayaan publik.
Dari berbagai contoh itu, Wiyagus menilai ukuran keberhasilan E-Voting tidak bisa hanya dilihat dari kecepatan dan efisiensi. Sistem digital tetap membutuhkan regulasi yang kuat, keamanan yang andal, audit yang jelas, literasi pemilih, dan kepercayaan masyarakat.
Menjawab tuntutan tata kelola modern
Wiyagus melihat DESLab sebagai langkah strategis di tengah perubahan tata kelola pemerintahan yang makin dipengaruhi digitalisasi, kecerdasan buatan, dan keamanan siber. Fasilitas ini diharapkan membantu pemerintah menilai risiko kebijakan dengan lebih objektif.
Ia juga berharap laboratorium itu menjadi sarana pembelajaran dari tahap perencanaan hingga implementasi. Dengan begitu, kebijakan yang lahir tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tetap memperhitungkan pengawasan, keamanan, dan kepercayaan publik.
Bagi Kemendagri, keberadaan DESLab BSKDN menjadi tanda bahwa penyesuaian terhadap perubahan zaman sedang diarahkan ke level kebijakan. Fasilitas itu disiapkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan dalam negeri yang relevan dengan kebutuhan digital saat ini.
Source: www.suara.com
