Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bank bjb kali ini tidak hanya menghasilkan perubahan pada jajaran pengurus, tetapi juga menegaskan arah pengawasan yang ingin dibangun dari dalam tubuh bank daerah tersebut. Penunjukan Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama menjadi salah satu keputusan paling menyita perhatian, terutama karena langkah itu datang dari rekomendasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai pemegang saham pengendali.
Dedi menyebut dasar pertimbangannya sederhana, yakni integritas. Dalam keterangan tertulis pada Selasa, 28 April 2026, ia mengatakan, “Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas.”
Masuknya Susi ke struktur pengawasan bank bjb dipandang bukan sekadar pengisian kursi komisaris. Kehadirannya juga memberi sinyal bahwa pemegang saham ingin menghadirkan figur yang bisa ikut mengawal keputusan penting perseroan sekaligus memberi masukan strategis bagi kepala daerah.
Susi Pudjiastuti sendiri dikenal luas sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nama itu kini masuk dalam susunan baru bank bjb setelah pemegang saham menyetujui perubahan komposisi pengurus dalam RUPST yang digelar di Bale Pakuan, Bandung.
Agenda lain di luar penunjukan komisaris
Selain perubahan pada jajaran komisaris, rapat juga menyepakati pembagian dividen tahun buku 2025 sebesar Rp 900 miliar. Nilai tersebut setara dengan Rp 85,54 per lembar saham dan menjadi salah satu keputusan penting yang diambil dalam forum tahunan itu.
Pemegang saham juga menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk periode tahun berjalan. Langkah ini menjadi bagian dari proses tata kelola rutin yang dibahas dalam rapat umum tahunan emiten perbankan daerah tersebut.
Di sisi lain, rapat mengesahkan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan atau Recovery Plan perseroan. Dokumen ini disiapkan untuk menjaga kesiapan bank bjb bila suatu saat menghadapi kondisi yang menuntut langkah pemulihan stabilitas atau kinerja.
Struktur perusahaan ikut disesuaikan
RUPST juga menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan. Penyesuaian ini berkaitan dengan posisi bank bjb sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK, sehingga struktur perseroan perlu diselaraskan dengan kebutuhan bisnis dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, forum pemegang saham tidak hanya membahas siapa yang duduk di jajaran pengurus. Rapat juga mengatur ulang fondasi tata kelola dan struktur dasar agar bank bjb tetap bergerak sejalan dengan perluasan perannya dalam bisnis keuangan.
Belum berlaku sebelum persetujuan OJK
Meski sudah diputuskan dalam RUPST, susunan pengurus baru bank bjb belum langsung efektif. Seluruh perubahan masih harus menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Para pengurus baru juga wajib melewati uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test sebelum resmi menjalankan jabatan. Tahap ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap nama yang masuk ke struktur perseroan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Rangkaian keputusan itu membuat RUPST bank bjb memuat agenda yang cukup strategis. Dari penunjukan Susi Pudjiastuti, pembagian dividen, pembaruan Recovery Plan, hingga perubahan anggaran dasar, semuanya memperlihatkan upaya pemegang saham untuk memperkuat pengawasan, tata kelola, dan kesiapan bank daerah tersebut menghadapi kebutuhan bisnis ke depan.
