Di Lampung, perhatian pemerintah pusat bukan hanya soal seberapa besar bantuan sosial digelontorkan, tetapi juga apakah data yang menjadi dasarnya benar-benar mencerminkan keadaan warga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa bantuan akan sulit tepat sasaran bila pembaruan data kemiskinan masih tertinggal dari kondisi lapangan.
Pesan itu disampaikan saat Gus Ipul menerima audiensi Bupati Lampung Utara dan Bupati Lampung Barat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Ia meminta pemerintah daerah lebih jujur membaca kondisi sosial warganya dan tidak ragu memperbarui data meski hasilnya menunjukkan angka penduduk miskin lebih besar.
Bagi Gus Ipul, ketepatan data jauh lebih penting daripada tampilan angka yang terlihat lebih kecil tetapi tidak sesuai kenyataan. Karena itu, ia menilai proses pemutakhiran harus berjalan dari tingkat RT hingga bupati, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga mendorong kepala daerah rutin melakukan verifikasi dan validasi data melalui Badan Pusat Statistik dengan koordinasi dinas sosial setempat. Menurut Gus Ipul, pemerintah daerah punya pemahaman paling dekat terhadap kondisi riil masyarakat di wilayahnya.
“Tugasnya Pak Bupati yang penting bawa data ke BPS secara rutin lewat Dinsos itu,” kata Gus Ipul.
DTSEN jadi pusat perhatian
Kementerian Sosial kini memusatkan perhatian pada pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Fokus itu berjalan beriringan dengan upaya memastikan bantuan sosial benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Selain penyaluran bantuan yang tepat sasaran, kementerian juga menaruh perhatian pada penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dua agenda tersebut menjadi bagian dari dorongan agar kebijakan sosial tidak berhenti pada angka administratif, melainkan menjawab kebutuhan di lapangan.
Di Lampung, pembaruan data itu ikut berkaitan dengan besarnya alokasi bantuan sosial untuk dua kabupaten yang ditemui Gus Ipul. Lampung Utara menerima bantuan sosial sebesar Rp374,75 miliar pada 2025 untuk 114.981 Keluarga Penerima Manfaat.
Lampung Barat juga memperoleh alokasi pada periode yang sama. Nilainya mencapai Rp134,39 miliar untuk 44.395 KPM.
Target keluarga penerima naik kelas
Selain soal akurasi data, Gus Ipul meminta adanya target graduasi bagi keluarga penerima manfaat di dua daerah tersebut. Target itu diarahkan agar keluarga yang selama ini bergantung pada bantuan bisa naik kelas secara bertahap menuju kemandirian ekonomi.
Untuk Lampung Utara, pendamping Program Keluarga Harapan ditargetkan mendorong 1.700 keluarga keluar dari ketergantungan bantuan setiap tahun. Sementara di Lampung Barat, target graduasinya ditetapkan 600 keluarga per tahun.
Gus Ipul meminta kepala daerah ikut mengawal capaian tersebut. Ia menilai bantuan sosial tidak cukup hanya menjaga kebutuhan dasar, tetapi juga harus membuka jalan menuju kemandirian.
“Pokoknya Pak Bupati kita dorong. Berapa keluarga yang bisa kita buat mereka graduasi,” ujarnya.
Sekolah Rakyat masih menunggu lahan
Di sisi lain, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Utara dan Lampung Barat belum sepenuhnya mulus. Kedua daerah masih menyelesaikan administrasi terkait penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk program itu.
Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini diarahkan untuk membantu memutus rantai putus sekolah di daerah.
Gus Ipul menegaskan percepatan tetap diperlukan karena anggaran untuk program tersebut sudah tersedia. “Memang tantangan kita di penyediaan lahan. Tapi saya ingin cepat-cepat ini, mumpung anggarannya ada,” ungkapnya.
Ia juga meminta proses seleksi siswa dilakukan secara objektif. Menurut dia, tidak boleh ada intervensi dari pihak luar dalam penentuan peserta Sekolah Rakyat agar keluarga miskin yang paling berhak benar-benar mendapatkan layanan itu.
-
-
-
-
