Perubahan cara menangani sampah di Malang kini tidak lagi bertumpu hanya pada titik akhir. Pemkot Malang mulai menaruh perhatian lebih besar pada lingkungan terdekat warga, dengan keyakinan bahwa masalah paling dasar justru muncul dari level RT.
Lewat program RT Berkelas, setiap RT mendapat alokasi bantuan Rp50 juta yang bisa dipakai untuk membeli sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Skema ini diarahkan untuk memperkuat kesiapan warga sejak awal, bukan sekadar mengurangi beban pengangkutan di belakang.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai penanganan sampah akan sulit efektif bila fasilitas dasar di lingkungan masih terbatas. Karena itu, penguatan dari bawah diposisikan sebagai langkah penting agar pengelolaan sampah tidak terus tersendat di tahap paling awal.
Di sejumlah RT, pengurus disebut sudah mulai memasukkan kebutuhan seperti bak dan gerobak sampah ke dalam anggaran. Pemkot Malang melihat langkah ini sebagai sinyal positif karena kebutuhan paling nyata memang muncul di tempat sampah pertama kali dihasilkan.
Wahyu menilai usulan semacam itu perlu terus diperbanyak agar penanganan sampah di masyarakat bisa bergerak lebih cepat. Dengan dukungan yang tepat di tingkat paling bawah, beban di titik akhir diharapkan ikut berkurang.
RT dan RW didorong ikut menggerakkan warga
Pemkot Malang juga meminta camat dan lurah lebih aktif berkomunikasi dengan RT dan RW. Langkah ini ditujukan agar warga memahami bahwa sampah adalah persoalan prioritas yang harus direspons bersama.
Pemerintah kota tidak hanya berharap RT dan RW menjadi penyampai informasi. Mereka juga didorong membangun kesadaran warga agar ikut bergerak dalam penanganan sampah di lingkungannya masing-masing.
Wahyu turut menekankan pentingnya kebiasaan memilah sampah sejak awal. Pemisahan antara sampah organik dan anorganik disebut menjadi bagian penting agar pengelolaan bisa berjalan lebih tertib.
Dukungan hilir tetap dibutuhkan
Meski perhatian diarahkan ke hulu, kebutuhan di hilir tetap tidak bisa diabaikan. Wahyu menegaskan manajemen sampah tidak akan berjalan optimal tanpa sarana penunjang yang memadai.
Pemkot Malang masih berupaya menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Namun, langkah itu tetap berjalan bertahap karena kemampuan APBD terbatas.
Keterbatasan armada pengangkut juga masih menjadi perhatian pemerintah kota. Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemkot Malang menyiapkan keterlibatan perusahaan swasta melalui skema CSR.
Dinas Lingkungan Hidup diminta merangkul para pengusaha agar ikut memberi dukungan. Bantuan dari sektor swasta diharapkan bisa memperkuat armada dan fasilitas pendukung lain yang masih kurang.
Dengan dorongan di level RT, penguatan peran RT dan RW, serta tambahan dukungan sarana di hilir, Pemkot Malang menata ulang penanganan sampah sebagai kerja bersama dari awal rantai. Pendekatan itu menempatkan perubahan perilaku warga dan kesiapan lingkungan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penyediaan fasilitas.
Source: jatim.antaranews.com-
-
-
-
