Sorotan anggaran motor listrik untuk Badan Gizi Nasional kini bukan hanya soal pengadaan barang, tetapi juga soal ketatnya pintu masuk belanja negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pos anggaran itu sempat lolos kembali meski sebelumnya sudah pernah ditolak.
Purbaya menilai celah itu berasal dari kelemahan sistem perangkat lunak di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Sistem tersebut sedang diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang dan pengawasan belanja bisa dibuat lebih rapat.
Menurut Purbaya, anggaran yang lolos mencapai Rp1,05 triliun untuk pembelian impor 25 ribu motor listrik. Ia meminta Dirjen Anggaran Kemenkeu mengecek ulang pos-pos yang dianggap janggal agar kebocoran tidak kembali terjadi.
Perhatian Purbaya tidak berhenti pada kasus ini saja. Ia menegaskan bahwa pengawasan ketat akan diterapkan untuk seluruh anggaran, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Pandangan BGN soal kebutuhan operasional
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik memang sudah masuk dalam perencanaan anggaran 2025. Kendaraan itu disiapkan untuk mendukung operasional program MBG, terutama bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Dadan juga menyampaikan bahwa realisasi pengadaan motor listrik sudah lebih dari 21 ribu unit. Prosesnya dilakukan bertahap mulai Desember 2025.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Dadan menegaskan kembali bahwa pengadaan motor tersebut memang bagian dari anggaran 2025. Fungsi utamanya tetap untuk menunjang kerja Kepala SPPG di lapangan.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan dua sisi yang sama-sama penting, yakni pengawasan anggaran di Kemenkeu dan kebutuhan operasional BGN. Di tengah dorongan efisiensi, detail pengadaan motor listrik kini ikut masuk ke pusat perhatian dalam pembahasan anggaran pemerintah.
Source: www.cnnindonesia.com
