Parlemen Taiwan kembali menjadi sorotan setelah belanja pertahanan yang diajukan pemerintah tidak sepenuhnya lolos. Di Washington, penundaan itu dibaca bukan sekadar urusan anggaran, melainkan langkah yang justru memberi keuntungan bagi Beijing.
Pemerintah Taiwan sebelumnya mengusulkan tambahan belanja militer senilai $40 miliar untuk memperkuat daya tangkal terhadap China. Namun parlemen yang dikuasai oposisi hanya menyetujui sekitar dua pertiga dari dana yang diminta, dan seluruh dana yang disetujui itu diarahkan untuk senjata buatan Amerika Serikat.
Sejumlah program lain tidak ikut masuk dalam paket tersebut. Proyek drone dan rudal buatan dalam negeri termasuk di antara pembelian yang tertunda, meski pemerintah menilai kebutuhan pertahanan Taiwan justru semakin mendesak.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa Washington mendukung Taiwan untuk memperoleh kemampuan pertahanan penting yang sepadan dengan ancaman yang dihadapi. Ia juga menyebut dukungan itu sejalan dengan komitmen berkelanjutan dari berbagai pemerintahan AS.
“Walau kami terdorong oleh disahkannya anggaran pertahanan khusus ini setelah penundaan yang tidak membantu, Amerika Serikat mencatat bahwa penundaan lebih lanjut dalam pendanaan kemampuan lain yang diusulkan adalah konsesi kepada Partai Komunis China,” kata juru bicara itu.
Di sisi lain, oposisi di Taiwan menolak tudingan bahwa mereka melemahkan pertahanan. Mereka menyatakan tetap mendukung belanja militer, tetapi tidak ingin menandatangani “cek kosong” karena menilai beberapa usulan masih terlalu kabur dan rawan membuka ruang bagi korupsi.
Kementerian pertahanan Taiwan sendiri memperingatkan bahwa keputusan parlemen itu bisa menimbulkan celah kemampuan yang serius. Dana yang disetujui disebut mengecualikan sejumlah pembelian komersial, sehingga sangat mungkin menciptakan “capability gaps” yang berdampak pada kesiapan tempur.
Salah satu program yang terpengaruh adalah Chiang Kung atau “Strong Bow”, rudal anti-balistik yang dirancang menjadi tulang punggung sistem pertahanan udara baru “T-Dome”. Kementerian menilai bahwa jika proyek itu tidak bisa diperoleh tepat waktu setelah dikeluarkan dari anggaran khusus, efektivitas pertahanan udara akan terdampak berat.
Pemerintah Taiwan juga menyoroti penolakan atas sistem drone, termasuk drone serang laut. Menurut kementerian, penundaan pada sektor ini akan menghambat perkembangan kemampuan peperangan asimetris secara signifikan.
Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek militer. Kementerian pertahanan menambahkan bahwa tertundanya sistem drone juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan serta peluang kerja bagi industri dalam negeri.
Presiden Taiwan Lai Ching-te menyambut dana yang sudah disetujui karena masih memungkinkan sejumlah pembelian berjalan, termasuk HIMARS multiple-launch rocket system buatan Lockheed Martin. Ia menegaskan bahwa persetujuan itu baru langkah awal.
“Any gap will affect the integrity of the overall defence system. Any delay will increase the shared security risks borne by the people of Taiwan,” tulis Lai di Facebook.
Bagi Washington, persoalan ini menyangkut komposisi belanja, bukan hanya besarannya. Amerika Serikat tetap menjadi pendukung internasional paling penting bagi Taiwan sekaligus pemasok senjatanya, meski kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.
Di saat tekanan militer dari China terus meningkat, setiap penundaan pada kemampuan utama Taiwan dinilai dapat memperlebar ruang bagi Beijing untuk mempertahankan tekanannya terhadap pulau yang diperintah secara demokratis itu. Washington pun melihat keputusan anggaran ini sebagai sinyal yang tidak membantu di tengah kebutuhan Taiwan memperkuat pertahanan.
