Upaya menekan campak di Aceh kini tidak cukup hanya bergantung pada layanan kesehatan. Pemerintah daerah juga mulai melibatkan sekolah, rumah ibadah, hingga aparatur sipil negara untuk mendorong lebih banyak anak mendapat imunisasi.
Langkah itu muncul di tengah kondisi yang masih mengkhawatirkan. Di Aceh, cakupan imunisasi anak baru mencapai 33,7%, jauh tertinggal dari capaian nasional yang sekitar 80,2% pada 2025.
Rendahnya perlindungan itu berjalan seiring dengan meluasnya campak. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut kasus campak di Aceh telah mencapai 263 kasus, dan situasi tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang belum diimunisasi tetap berada dalam risiko besar.
Dante menegaskan imunisasi memiliki peran penting untuk mencegah penyakit menular pada anak. Ia juga mengingatkan bahwa campak tidak berhenti pada gejala awal, karena dapat memicu kondisi yang lebih berat bila tidak ditangani dengan baik.
Menurut dia, anak yang tidak diimunisasi lebih rentan mengalami komplikasi serius. Campak dapat berkaitan dengan penyakit paru-paru hingga TBC, dan pada kondisi tertentu bahkan memicu lumpuh serta kematian.
Masalah serupa juga terlihat di Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal mengatakan cakupan imunisasi di wilayahnya memang mulai membaik, tetapi masih ada tantangan besar karena sekitar 63% anak berstatus zero dose.
Status zero dose berarti anak belum menerima imunisasi sama sekali. Illiza mengaitkan kondisi itu dengan 119 kasus campak di Banda Aceh, sementara angka tuberculosis di kota tersebut disebut sudah lebih dari 1.600 kasus.
Ia menilai angka-angka itu harus dibaca sebagai peringatan serius. Rendahnya imunisasi, menurut dia, sangat berpengaruh terhadap persebaran penyakit di masyarakat dan membuat perlindungan anak belum merata.
Untuk memperbaiki keadaan, pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah. Penguatan layanan primer di Puskesmas dan Posyandu menjadi salah satu fokus utama agar layanan imunisasi lebih mudah dijangkau keluarga.
Pemkot Banda Aceh juga melakukan pemetaan hingga tingkat gampong supaya data anak yang belum diimunisasi lebih akurat. Dari pemetaan itu, pemerintah dapat mengetahui wilayah mana yang masih menyimpan banyak anak zero dose.
Selain itu, gerakan jemput bola digencarkan kepada keluarga. Pendekatan ini dipilih karena sebagian orang tua dinilai bukan menolak imunisasi, melainkan belum menerima informasi yang utuh.
Pemerintah kota berharap cara yang lebih persuasif dan manusiawi bisa membuat orang tua lebih terbuka. Dengan begitu, anak-anak dapat dibawa ke layanan imunisasi tanpa hambatan yang tidak perlu.
Di sisi lain, imunisasi juga didorong di kalangan aparatur sipil negara atau ASN Kota Banda Aceh. Kebijakan tersebut diharapkan ikut menaikkan cakupan imunisasi dan menekan jumlah anak zero dose.
Dukungan dari luar fasilitas kesehatan turut dianggap penting. Di sejumlah daerah di Aceh, pesan tentang imunisasi mulai disebarkan lewat jalur sosial dan keagamaan agar lebih banyak keluarga memahami urgensinya.
Salah satu contohnya adalah surat edaran di sebuah kabupaten yang meminta khutbah Jumat di seluruh masjid memuat pesan tentang imunisasi. Dante menilai kolaborasi seperti itu penting karena persoalan imunisasi tidak bisa dibebankan hanya kepada tenaga kesehatan.
Ia menekankan bahwa pemerintah, keluarga, dan tokoh ulama sama-sama menentukan keberhasilan menekan penyebaran campak di Aceh. Dengan cakupan imunisasi yang masih rendah, ancaman penyakit menular di provinsi itu belum mereda dan masih membayangi banyak anak.
Source: lifestyle.bisnis.com