Pola pencegatan terhadap armada bantuan ke Gaza kembali menjadi perhatian setelah Global Sumud Flotilla disergap Angkatan Laut Israel di perairan internasional Laut Mediterania Timur. Di tengah pengawalan misi kemanusiaan itu, sembilan warga negara Indonesia termasuk di dalam rombongan yang berlayar sekitar 250 mil laut dari pantai Gaza.
Risiko yang terus mengintai jalur laut
Bagi para relawan, jalur laut tetap dipilih karena menjadi salah satu cara untuk mencoba menembus blokade Israel atas Gaza. Namun pengalaman dari banyak misi menunjukkan bahwa rute ini hampir selalu berujung pada pencegatan militer, pemeriksaan, lalu pemindahan kapal ke Pelabuhan Ashdod.
Pola tersebut berulang dari satu misi ke misi lain. Kapal sipil yang membawa aktivis, dokter, jurnalis, politisi, hingga pegiat kemanusiaan kerap dihentikan dengan paksa, kemudian para penumpangnya ditahan untuk proses pemeriksaan sebelum akhirnya dideportasi.
Mavi Marmara menjadi titik paling berdarah
Salah satu bab paling kelam terjadi saat Gaza Freedom Flotilla mengirim enam kapal dengan muatan 10.000 ton bantuan dan sekitar 700 aktivis dari puluhan negara. Kapal utama, MV Mavi Marmara, diserbu pasukan komando Angkatan Laut Israel di perairan internasional sekitar 64 kilometer dari Gaza pada dini hari.
Operasi itu melibatkan helikopter dan sekoci cepat. Ketika para aktivis yang tidak bersenjata berusaha mempertahankan kapal, pasukan Israel menembakkan peluru tajam dan menewaskan sembilan orang di tempat.
Seorang korban lain kemudian meninggal dunia setelah lama koma. Ratusan peserta misi itu ditangkap, mengalami luka-luka, lalu ditahan di penjara Beersheba sebelum dideportasi di bawah tekanan diplomatik internasional.
Kapal lain pun tak lolos
Beberapa hari setelah insiden Mavi Marmara, kapal MV Rachel Corrie juga dicegat di perairan internasional sekitar 20 mil dari Gaza. Kapal berbobot 1.200 ton itu membawa pasokan medis dan bahan bangunan untuk warga sipil di Gaza.
Pasukan Israel naik ke kapal dari laut dan mengalihkannya ke Pelabuhan Ashdod. Greta Berlin dari Free Gaza Movement menyebut 20 penumpang dan kru telah empat kali menolak mengubah rute secara sukarela sebelum penggerebekan dilakukan.
Di atas kapal itu terdapat relawan asal Irlandia dan Malaysia, termasuk peraih Nobel Perdamaian Máiread Corrigan dan mantan Asisten Sekretaris Jenderal PBB Denis Halliday. Seluruh penumpang akhirnya dideportasi setelah penahanan.
Tekanan politik tidak menghentikan misi berikutnya
Pada Freedom Flotilla II, koalisi aktivis mencoba mengirim lebih dari 300 peserta dengan rencana pelayaran 10 kapal menuju Gaza. Tetapi tekanan diplomatik Israel membuat sejumlah negara pelabuhan, termasuk Yunani, membatasi keberangkatan kapal-kapal tersebut.
Laporan dugaan sabotase terhadap beberapa kapal juga membuat sebagian besar armada gagal berlayar. Dari rangkaian itu, hanya kapal Prancis Dignite-Al Karama yang berhasil mendekati Gaza setelah mengubah rute dari tujuan awal menuju Mesir.
Meski hanya membawa 17 aktivis, kapal itu tetap dicegat Angkatan Laut Israel dan dibawa ke Pelabuhan Ashdod. Seluruh aktivis kemudian diperiksa dan dideportasi.
Tokoh besar ikut terkena dampaknya
Freedom Flotilla III pada 2015 kembali menarik perhatian karena melibatkan kapal Marianne Av Stockholm berbendera Swedia. Kapal itu dicegat di perairan internasional sekitar 100 mil laut dari pantai Gaza, lalu diarahkan ke Ashdod.
Misi tersebut menjadi sorotan karena membawa mantan Presiden Tunisia Moncef Marzouki dan anggota parlemen Spanyol Ana Miranda. Meski memiliki posisi politik internasional, mereka tetap diperlakukan sebagai tahanan imigrasi sebelum dipulangkan secara bertahap.
Beberapa kru baru dibebaskan setelah menjalani penahanan selama beberapa hari. Kasus ini memperlihatkan bahwa status tokoh publik tidak selalu mengubah perlakuan ketika armada menuju Gaza dihentikan di laut.
Dari pencegatan ke serangan drone
Gelombang berikutnya muncul pada 2018 melalui misi bertema “Just Future for Palestine” yang diorganisasi Freedom Flotilla Coalition. Kapal nelayan berbendera Norwegia, Al-Awda, dicegat secara agresif di perairan internasional sekitar 49 mil laut dari Gaza saat membawa bantuan medis senilai ribuan euro.
Beberapa hari kemudian, kapal pendamping bernama Freedom berbendera Swedia mengalami nasib serupa. Militer Israel menaiki kapal secara paksa, memutus komunikasi satelit, dan menangkap puluhan aktivis dari berbagai negara.
Menurut laporan resmi Front Line Defenders, para aktivis mengaku mendapat perlakuan kasar. Mereka juga menyebut penggunaan taser, sementara seluruh barang pribadi dan dokumentasi jurnalistik disita oleh otoritas Israel.
Ancaman terhadap misi kemanusiaan kemudian berkembang ke bentuk yang lebih modern. Pada 2 Mei 2025, kapal Conscience yang bersiap menuju Gaza dihantam dua kali serangan drone misterius di perairan internasional sekitar 14 mil laut atau 25 kilometer dari pantai Malta.
Ledakan itu memicu kebakaran besar dan merusak lambung kapal secara signifikan. Tiga puluh aktivis asal Turki dan Azerbaijan di dalam kapal terpaksa menguras air agar kapal tidak tenggelam, sementara empat relawan mengalami luka robek dan luka bakar akibat serpihan ledakan.
Sorotan terbaru di Ashdod
Dalam kasus Global Sumud Flotilla, situasi memanas setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan para aktivis dipaksa berlutut di Pelabuhan Ashdod. Dalam video itu, aktivis dari Indonesia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru tampak bermata tertutup serta tangan terikat zip-tie.
The Guardian menyebut tindakan Israel dalam operasi tersebut tidak hanya berupa penangkapan, tetapi juga dinilai melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Konsular. Sejumlah negara, termasuk Australia dan Korea Selatan, lalu mengecam penangkapan di luar batas teritorial.
Indonesia ikut bergerak lewat jalur diplomasi multilateral. Karena tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel, pemerintah berkoordinasi dengan KBRI di Amman, Istanbul, Kairo, dan Roma untuk memantau keselamatan sembilan WNI serta menuntut pembebasan mereka atas dasar misi kemanusiaan.
Deretan peristiwa itu menunjukkan bahwa pelayaran bantuan ke Gaza terus menghadapi risiko tinggi. Di tengah blokade yang masih berlangsung, laut tetap menjadi pilihan para relawan, meski berulang kali berakhir dengan pencegatan militer, penahanan, dan krisis diplomatik baru.
Source: www.beritasatu.com-
-
-
-
