Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap menjadi salah satu prioritas layanan pemerintah meski ada penyesuaian belanja operasional dalam APBN 2026. Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak diarahkan untuk mengurangi komitmen terhadap program tersebut.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengatakan penyesuaian yang dilakukan pemerintah lebih banyak menyasar pos operasional. Menurut dia, langkah itu justru dimaksudkan agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif dan lebih tepat sasaran.
Di tengah penyesuaian belanja itu, BGN menaruh perhatian besar pada keberlanjutan layanan MBG di lapangan. Lembaga ini menyebut koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dijalankan agar program tetap berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah.
Nanik menegaskan BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, termasuk dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sinergi antarlembaga dinilai penting supaya kualitas layanan tetap terjaga dan pelaksanaan program tidak terganggu oleh perubahan pola belanja negara.
Pagu besar untuk menopang layanan
Dalam APBN 2026, pagu anggaran BGN ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah.
Skala program ini tergolong sangat besar karena cakupannya terus meluas. Hingga 24 Mei 2026, BGN mencatat MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di seluruh Indonesia.
Angka itu membuat BGN menilai pengelolaan anggaran harus dijaga dengan hati-hati. Fokus utama bukan sekadar mempertahankan besaran belanja, tetapi memastikan dana yang tersedia benar-benar mendukung layanan yang diterima masyarakat.
Efisiensi diarahkan ke efektivitas
BGN menilai efisiensi justru harus menjadi alat untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program. Karena itu, penyesuaian anggaran dipahami sebagai upaya agar MBG berjalan lebih tepat guna dan tetap menyentuh kelompok penerima manfaat yang dituju.
Nanik menyampaikan bahwa prinsip utama lembaganya adalah menjaga pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Dengan begitu, efisiensi tidak berubah menjadi pengurangan komitmen terhadap program strategis nasional yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, BGN juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kerangka itu dinilai perlu agar layanan kepada masyarakat tetap stabil meski pemerintah melakukan penyesuaian di sejumlah pos belanja.
Dengan kombinasi koordinasi antarlembaga, dukungan anggaran yang besar, dan arah efisiensi yang tidak menyentuh komitmen program, BGN berupaya memastikan MBG tetap hadir untuk puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini diposisikan bukan untuk dikurangi, melainkan untuk dijalankan dengan hasil yang semakin efektif dan berkelanjutan.
-
-
-
-
