Skema PPN Ditanggung Pemerintah untuk mobil listrik bukan hanya soal memperluas adopsi kendaraan listrik. Aturan ini juga berpotensi membuat konsumen mobil premium menjadi pihak yang paling besar menikmati manfaat insentif.
Pemerintah tengah menyiapkan subsidi mobil listrik untuk 100 ribu unit yang rencananya dimulai pada Juni 2026. Dalam skema itu, besar keringanan pajak akan dibedakan berdasarkan jenis baterai yang digunakan pada mobil listrik.
Mobil listrik yang memakai baterai Nickel Manganese Cobalt atau NMC disiapkan memperoleh PPN DTP 100 persen. Sementara itu, mobil listrik dengan baterai di luar NMC hanya akan mendapat PPN DTP 40 persen.
Perbedaan tersebut membuat insentif tidak akan terasa sama di seluruh segmen pasar EV. Sejumlah merek mobil listrik asal China seperti BYD, Chery, Wuling, hingga Geely umumnya menggunakan baterai non-nikel, termasuk jenis lithium.
Di sisi lain, baterai NMC memiliki kepadatan energi lebih tinggi dan harganya berada di atas LFP. Karakter itu membuat jenis baterai tersebut lebih banyak dipakai pada mobil listrik premium hingga kelas atas.
Sejumlah merek yang memakai baterai NMC antara lain BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Mini, hingga Hyundai. Karena itu, skema PPN DTP 100 persen berpotensi lebih banyak mengalir ke konsumen yang membeli EV premium.
Arah kebijakan ini sekaligus menunjukkan preferensi pemerintah terhadap ekosistem baterai berbasis nikel. Pemerintah meyakini langkah tersebut dapat mendorong pemanfaatan nikel sebagai komoditas tambang Indonesia di industri otomotif.
Kebijakan itu juga sejalan dengan upaya memperkuat rantai nilai kendaraan listrik di dalam negeri. Namun, komposisi baterai membuat manfaat fiskal dari kebijakan ini tetap berbeda antara mobil listrik premium dan model yang memakai baterai non-NMC.
Dari sisi ekonomi, skema berbasis baterai ini dinilai punya dampak yang cukup besar. Faris Adnan, Kepala Teknologi Sistem Transportasi dari Institute for Essential Services Reform, menyebut industri baterai memiliki potensi manfaat ekonomi dari hulu sampai hilir.
Dalam media briefing pada Rabu, 6 Mei 2026, Faris mengatakan studi IESR menunjukkan industri baterai dari tambang hingga menjadi baterai bisa memberi pertumbuhan ekonomi rata-rata 0,05 persen per tahun selama 35 tahun. Ia juga menyebut penghasilan rumah tangga dapat mencapai rata-rata Rp198 triliun, dibagi selama 35 tahun.
Faris menambahkan, industri baterai juga berpotensi menciptakan 135 ribu lapangan pekerjaan. Jika rantainya diperluas sampai integrasi EV dan daur ulang baterai, manfaat ekonominya disebut bisa menjadi lebih besar lagi.
-
-
-
-
