Kekuatan bersenjata di Mali kembali memperlihatkan bahwa medan konflik di negara itu jauh dari terkendali. Yang membuat situasi makin serius bukan hanya luasnya serangan, tetapi juga fakta bahwa dua kelompok yang selama ini punya tujuan berbeda bisa bergerak bersama saat sama-sama menekan pemerintah.
Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin atau JNIM mengklaim bertanggung jawab atas rangkaian operasi di sejumlah lokasi militer, termasuk di Bamako. Kelompok itu juga menyebut telah merebut Kidal di utara melalui aksi terkoordinasi bersama Front Pembebasan Azawad atau FLA, kelompok pemberontak yang didominasi etnis Tuareg.
Serangan yang menyingkap lemahnya pengamanan
Rangkaian serangan tersebut menunjukkan bahwa jangkauan kelompok bersenjata di Mali masih sangat luas. Mathias Hounkpe dari International Foundation for Electoral Systems menilai, jika kelompok semacam itu mampu menjangkau hampir seluruh wilayah negara dalam satu hari, maka itu menjadi tanda jelas lemahnya sistem keamanan.
Ia juga menyoroti bahwa serangan sempat mencapai Kati, wilayah tempat presiden dan sejumlah pejabat penting tinggal. “Itu adalah pusat kekuasaan,” kata Hounkpe kepada Al Jazeera, seraya menilai kemampuan pemerintah untuk mengamankan negara tampak rapuh.
Kondisi ini membuat Bamako berada dalam tekanan politik dan keamanan yang besar. Pemerintah militer di bawah Assimi Goita, yang berkuasa sejak kudeta 2020, kini harus menghadapi pertanyaan tentang sejauh mana negara masih mampu mempertahankan titik-titik vitalnya.
Mengapa JNIM dan FLA bisa bertemu di satu medan
Hubungan JNIM dan FLA tidak dibangun di atas visi yang sama. JNIM berangkat dari agenda ideologis berbasis interpretasi ketat hukum Islam, sementara FLA membawa kepentingan politik dan wilayah bagi masyarakat di utara Mali.
Meski begitu, sejarah menunjukkan keduanya bisa bekerja sama ketika musuh yang dihadapi sama. Pada 2012, sejumlah pejuang Tuareg di bawah National Movement for the Liberation of Azawad atau MNLA pernah beraliansi dengan kelompok terkait al-Qaeda dalam pemberontakan melawan pemerintah Mali, lalu dengan cepat menguasai utara negara itu sebelum aliansi tersebut pecah karena perbedaan ideologi.
Pola serupa muncul lagi ketika FLA dan JNIM berkoordinasi dalam penyergapan konvoi militer di Tinzaouaten pada Juli 2024. Bulama Bukarti, analis yang fokus pada kelompok bersenjata di Afrika sub-Sahara, menilai keduanya tampak menanggalkan perbedaan untuk sementara demi menghadapi lawan bersama.
Hounkpe juga membaca kerja sama itu sebagai langkah praktis, bukan kesepakatan strategis jangka panjang. “Ini lebih merupakan cara pragmatis menghadapi tantangan yang mereka hadapi,” ujarnya.
Dua kelompok, dua tujuan yang berbeda
JNIM dikenal sebagai salah satu kelompok bersenjata paling aktif di kawasan itu. Menurut pemantau konflik Armed Conflict Location & Event Data atau ACLED, kelompok ini dibentuk pada 2017 sebagai koalisi cabang Sahara al-Qaeda di Islamic Maghreb atau AQIM dan sejumlah kelompok bersenjata Mali, termasuk Ansar Dine, Al-Murabitun, dan Katiba Macina.
Dengan basis di Mali, JNIM diperkirakan memiliki sekitar 10.000 pejuang. Kelompok itu dipimpin Iyad Ag Ghali, sosok yang sebelumnya mendirikan Ansar Dine pada 2012, dan membawa ideologi al-Qaeda yang menolak pengaruh Barat serta mendorong penerapan aturan ketat di negara-negara Muslim.
Berbeda dari JNIM, FLA lahir pada 2024 dari koalisi kelompok separatis di utara dan dipimpin Alghabass Ag Intalla. Kelompok ini berperang melawan pemerintah militer Mali dan pasukan Rusia di utara, sambil mendorong wilayah Azawad yang lebih independen atau otonom.
Perbedaan tujuan itu membuat aliansi keduanya tampak rapuh sejak awal. Selama pemerintah masih menjadi target bersama, kerja sama dapat bertahan, tetapi sulit membayangkan hubungan itu tetap utuh jika kepentingan keduanya kembali berhadapan.
Kidal, simbol yang sulit direbut kembali
Perebutan Kidal memberi bobot besar pada perkembangan terbaru ini. Wilayah tersebut punya nilai strategis dan simbolik baik bagi FLA maupun pemerintah Mali, sehingga kehilangannya menjadi pukulan yang tidak kecil bagi Bamako.
Ulf Laessing dari Konrad Adenauer Foundation menilai situasi di utara masih sangat sulit dibalik. Ia mengatakan pemerintah telah kehilangan Kidal, yang merupakan basis kuat Tuareg, dan kecil kemungkinan wilayah tersebut bisa direbut kembali dalam waktu dekat.
Bagi pemerintah Mali, hal itu memperlihatkan bahwa tantangan tidak hanya datang dari kelompok jihad, tetapi juga dari gerakan separatis yang memahami betul medan konflik di utara. Pada saat yang sama, serangan yang menjangkau Bamako dan Kati menunjukkan bahwa ancaman tidak lagi terbatas pada wilayah pinggiran.
Bamako menghadapi ruang gerak yang makin sempit
Dalam menghadapi tekanan keamanan, Mali masih bergantung pada bantuan pasukan Rusia. Kehadiran asing itu menjadi salah satu penopang utama setelah pasukan Eropa, terutama dari Prancis, menarik diri pada 2023 menyusul memburuknya hubungan dengan pemerintah militer.
Pada Desember 2021, Goita mengundang tentara bayaran Rusia setelah meminta pasukan Prancis meninggalkan negara itu. Lalu pada Juni tahun lalu, Wagner mengatakan akan mundur dari Mali setelah lebih dari tiga setengah tahun di lapangan, tetapi kepergian itu tidak berarti seluruh pejuang Rusia ikut pergi.
Para pejuang Rusia tetap berada di Mali di bawah bendera Africa Corps, kelompok paramiliter lain yang didukung Kremlin. Laessing mengatakan warga Mali cenderung menerima kehadiran Rusia, tetapi Moscow juga tampak berhitung agar tidak kembali mengalami kekalahan.
Ia menambahkan bahwa Mali memang sempat berbicara dengan negara seperti Amerika Serikat untuk bantuan kontra-terorisme, tetapi bukan pengerahan pasukan darat. Dengan pasukan Eropa sudah pergi dan negara-negara AES juga sibuk menghadapi kelompok ekstremis bersenjata, dukungan eksternal untuk Mali terlihat terbatas.
Tekanan politik di dalam negeri dan respons luar negeri
Serangan terbaru juga menambah tekanan bagi rezim militer untuk menjelaskan situasi kepada publik. Hounkpe menilai pemerintah perlu menjaga kepercayaan warga karena rezim di kawasan Sahel bertahan terutama jika mendapat dukungan masyarakat.
Ia juga menilai pemerintah harus lebih terbuka soal bagaimana serangan pada Sabtu bisa terjadi. Jika pemerintah segera berbicara kepada publik, pesan yang disampaikan harus menekankan persatuan dan jaminan keamanan.
Di sisi diplomatik, Bamako juga perlu meninjau posisinya di Uni Afrika, hubungan dengan negara-negara Afrika lain, serta strategi terhadap mitra luar seperti Rusia. Uni Afrika, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Biro Urusan Afrika Amerika Serikat telah mengecam serangan itu, tetapi dukungan konkret yang bisa mengubah situasi di lapangan masih terlihat terbatas.
-
-
-
-
