Australia menyiapkan cara baru untuk menekan raksasa teknologi agar ikut menopang industri berita lokal. Lewat skema bernama News Bargaining Incentive, Meta, Google, dan TikTok dapat dikenai pungutan 2,25% dari pendapatan lokal bila gagal mencapai kesepakatan pembayaran dengan media Australia.
Kebijakan ini menempatkan kembali Australia di pusat perdebatan global tentang nilai ekonomi berita digital. Canberra berpendapat platform besar menikmati trafik dan manfaat dari kerja jurnalistik, sementara ruang redaksi lokal membutuhkan dukungan agar tetap bertahan.
Aturan tersebut dirancang berlaku pada tahun fiskal 2025-26, yang dimulai 1 Juli. Sasaran utamanya adalah perusahaan layanan media sosial atau mesin pencari yang memiliki posisi signifikan di Australia dan pendapatan lokal di atas A$250 juta.
Dengan kriteria itu, pemerintah menyebut Meta, Google, dan TikTok masuk dalam cakupan kebijakan. Canberra juga menegaskan skema ini tidak berlaku untuk platform kecerdasan buatan karena sektor tersebut sudah diatur lewat legislasi terpisah.
Menteri Komunikasi Anika Wells menilai cara masyarakat mengakses berita sudah berubah. Ia mengatakan banyak orang kini memperoleh informasi langsung dari Facebook, TikTok, dan Google, sehingga platform besar tersebut layak ikut berkontribusi pada kerja jurnalistik yang mengisi layanan mereka.
Pemerintah menyebut pungutan ini sebagai dorongan agar platform membuat kesepakatan langsung dengan organisasi berita. Jika kesepakatan tidak tercapai, beban biaya akan naik lewat levy 2,25% tersebut.
Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke perusahaan berita untuk memperkuat jurnalisme Australia. Anika Wells mengatakan pembagian pendanaan akan mempertimbangkan jumlah jurnalis yang mereka pekerjakan.
Canberra juga menyiapkan insentif tambahan bagi platform yang mau bernegosiasi dengan media yang lebih kecil. Offset yang diberikan akan lebih besar jika platform menandatangani perjanjian dengan organisasi berita skala kecil.
Pemerintah menggambarkan langkah ini bukan sebagai pajak biasa, melainkan alat negosiasi. Pesan yang ingin disampaikan jelas, yaitu platform bisa menghindari beban yang lebih tinggi jika memilih membayar media lewat kesepakatan komersial.
Rencana tersebut juga muncul di tengah sensitivitas politik yang lebih luas. Pemerintahan Donald Trump diketahui menentang pajak layanan digital yang menyasar raksasa teknologi Amerika Serikat, dan Washington sebelumnya sempat mengancam tarif terhadap negara-negara yang melanjutkan kebijakan serupa.
Saat ditanya soal kemungkinan reaksi dari Trump, Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan Australia akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional. Ia menyebut Australia sebagai negara berdaulat.
Di dalam negeri, kebijakan ini mendapat dukungan dari sejumlah pemain besar industri media. Nine Entertainment, ABC, dan News Corp Australia menyebut rencana itu penting untuk mengamankan masa depan berita Australia.
Mereka berpendapat jurnalisme tidak akan berkelanjutan jika platform digital gagal membayar penggunaan konten berita yang membantu mereka meraih keuntungan. Dukungan itu menunjukkan kuatnya dorongan dari industri media agar aturan baru segera berjalan.
Di sisi lain, Meta menolak dasar argumen pemerintah. Juru bicara perusahaan menyebut anggapan bahwa Meta mengambil konten berita dari penerbit sebagai hal yang tidak benar.
Meta juga menilai penggunaan pungutan untuk mendanai media lokal akan menciptakan industri berita yang bergantung pada skema subsidi pemerintah. Menurut perusahaan, rancangan ini pada dasarnya tidak lebih dari pajak layanan digital.
Google juga menolak kebutuhan atas pungutan tersebut. Juru bicara perusahaan mengatakan pihaknya sedang meninjau rancangan undang-undang itu, tetapi posisinya sudah jelas, yakni menolak pajak tersebut.
TikTok tidak memberi komentar atas rencana pemerintah Australia. Meski begitu, perusahaan itu tetap termasuk dalam cakupan aturan karena memenuhi kategori platform besar yang disebut pemerintah.
News Bargaining Incentive disiapkan untuk menggantikan aturan 2021 yang mewajibkan perusahaan teknologi membayar konten berita. Pemerintah menilai kerangka lama itu sudah tidak lagi bekerja secara efektif.
Saat aturan lama diperkenalkan, Meta sempat memblokir pengguna untuk membagikan ulang artikel berita. Setelah itu, perusahaan akhirnya meneken kesepakatan dengan beberapa perusahaan media Australia, tetapi perjanjian tersebut berakhir pada 2024.
Berakhirnya kesepakatan itu ikut mendorong pemerintah mencari model baru yang lebih konsisten. Dengan rancangan baru ini, Australia berusaha membuat hubungan antara platform digital dan industri berita lebih terikat pada insentif ekonomi yang nyata.
Source: www.indiatoday.in-
-
-
-
